Kejahatan Ekonomi Melalui i-Ring

an" KEJAHATAN EKONOMI DI i-Ring MENTARI Prod INDOSAT"

Update.Maraknya penipuan nada sambung NSP,atau yang lebih dikenal dengan i-Ring oleh operator telekomunikasi, membuat beberapa Anggota Dewan Perwakilan rakyat gerah, Seketariat D DPRD Sumatera Utara, Tunggul Siagian menyebutkan, sudah banyak menampung keluhan masyarakat tentang penipuan i-Ring dari operator telekomunikasi,Dia sendiri mengaku jadi korbannya.
demikian kata Tunggul saat rapat dengar pendapat dengan operator Indosat,Telkom,XL dan Telkomsel di gedung DPRD sumut

Seperti yang dikutip Medan Bisnis " perbuatan operator Mentari produk Indosat dan kawan kawan ini, diartikan sebagai kejahatan Ekonomi dan Sosial Budaya.Ini harus segera dihentikan.Kalau yang di tipu Indosat itu ada 10 juta pelanggan berarti puluhan milyar perminggu. ini kejahatan ekonomi yang dilakukan dengan terang terangan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi D, Jamaluddin Hasibuan. Dia mengatakan, banyak program promosi yang "mencuri" uang pelanggan. Program itu ketika diregistrasi (daftar) sangat mudah, namun untuk unreg (keluar dari daftar) sangat payah, sehingga puluhan ribu bahkan ratusan ribu uang pelanggan terbuang hanya untuk bayar program itu., baca selengkanya artikel "DPRD Minta Operator Telekomunikasi Hentikan Rekayasa Teknologi" di MEDAN BISNIS

Setelah pengakuan penipuan NSP atau i-Ring dari mentari produk Indosat ini juga keluar dari berbagai kalangan masyarakat. Langkah apa yang mesti di ambil.. YLKI ada di mana, perpihak pada siapa..?. Negara ini bukan di pegang oleh operator mentari produk Indosat yang bisa sewenang wenang mencuri uang masyarakat dengan modus operandi i-Ring gratis,

Saya sangat kecewa dengan operator i-Ring 808 mentari produk Indosat ini..Terus terang saya sendiri hidup dari karya cipta, dan terdaftar anggota Karya Cipta Indonesia ( KCI ) dengan NIP 279271/19103xxxx. Dan sudah 20 tahun lebih saya membuat musik rekaman dan lagu untuk para penyanyi Indonesia. dan perlu di ketahui ada beberapa lagu saya yang dimasukan ke provider oleh produser. walaupun  begitu  saya tidak pernah memasang i-Ring lagu saya tersebut ke dalam HP pribadiku. Lalu kenapa operator mentari mengklaim kalau lagu milik orang lain tersebut saya yang meminta.. ini pembodohan yang harus segera dihentikan.Bagi sahabat yang mau tahu modus penipuan dari i-Ring mentari Indosat silahkan ikuti posting " HATI HATI DENGAN i-Ring OPERATOR 808 MENTARI. Ok,,untuk pembaca tips wisata murah, awas bahaya kejahatan Ekonomi dan budaya dari operator i-Ring mentari produk Indosat

PT Indosat Tbk sendiri,perusahaan yang 65 persen sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecommunication (Qtel)
pada triwulan pertama 2011. mengantongi laba bersih sebesar Rp 453,9 miliar atau meningkat 63,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dirut PT Indosat Tbk Harry Sasongko juga lagi kesandung masalah kekerasan, karena diduga melakukan pemukulan terhadap warga negara Inggris, Michael David Crosby beberapa waktu lalu,ikuti kasus kekerasan Dirut Indosat terhadap warga negara Inggris ini di Metropolitan inilahcom

Sumber: http://maniacinternet.blogspot.com/2011/04/anggota-dewan-kejahatan-ekonomi-di-i.html

Kejahatan Ekonomi Merambah Dunia Ponsel

Rabu (16/5), sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), puluhan aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Intel Polresta Pekanbaru, Riau, mendatangi sebuah toko yang berlokasi di Blok D Nomor 8. Tepatnya pada kompleks pertokoan yang terkluster dalam lingkup Grand Elite Hotel di Jalan Riau, Pekanbaru.
    Tanpa basa basi, petugas yang mengenakan pakaian dinas dan baju rumahan langsung menerobos masuk ke bangunan berlantai dua tersebut.
    Warga sekitar bahkan sempat tercengang melihat 'adegan' yang diperankan para anggota polisi itu. Pasalnya,sore itu warga sekitar tengah asyik menikmati pergantian siang menuju malam libur menjelang hari Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh tepat tanggal 17 Mei 2012.
    Tidak lama kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah awak media secara beruntun berdatangan dengan peralatan memotret dan perekam visual yang komplet.
    Kalangan pers juga menyusul masuk ke ruang bangunan tersebut untuk memvisualisasi adegan pembongkaran sebuah modus terbaru tentang kejahatan ekonomi di dunia ponsel.
    Sebuah bangunan itu, diduga difungsikan sebagai gudang perakitan 'smartphone' merk BlackBerry yang akhir-akhir ini memang digandrungi masyarakat kaula muda hingga desawa di seluruh penjuru Tanah Air.
    Hal itu juga dibuktikan dengan ditemukannya rubuan unit ponsel BlackBerry yang tengah dalam perakitan dan bahkan siap untuk di pasarkan ke berbagai wilayah Tanah Air.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pekanbaru AKP Arief Fajar Satria, di lokasi penggerebekan mengatakan, keberhasilan pihaknya dalam penggerebekan tersebut merupakan hasil pengembangan dari laporan masyarakat.
    Selain menyita ribuan unit 'handphoe', pihaknya  juga menyita barang bukti lainnya, seperti dua unit penyimpan data komputer dan dua unit laptop yang dicurigai difungsikan sebagai penyalin data ponsel canggih itu. Kemudian ada juga sejumlah lembaran nota dan manifes penyetoran serta distribusi barang.
     AKP Arief Fajar mengindikasikan perakitan BlackBerry diduga ilegal ini sudah berlangsung sejak lama. Hal itu dapat dilihat dari umur penyewa bangunan yang dijadikan gudang rekondisi 'handphone' itu.
    Sementara dicermati dari manifesnya, demikian Arief, barang-barang tersebut berasal dari luar negeri yang akan dipasarkan ke sejumlah wilayah Tanah Air. Diantaranya adalah Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Provinsi Riau lainnya, juga Palembang, Jambi, dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Penyalurannya dicurigai biasa dilakukan lewat jalur darat.
    Sebelumnya, kedatangan sejumlah anggota polisi bersama kalangan pers juga sempat membuat penghuni sekaligus pemilik gudang tersebut sempat terkejut. Namun tidak ada perlawanan dalam penggerebekan yang berujung disitanya ribuan unit 'handphone' tersebut.
    Modus dan operandinya, pemilik gudang sengaja mendesain bangunan yang dihuninya hingga tampak seperti toko ikan hias biasa.
    Hal ini dapat terlihat dari banyaknya aquarium berisikan ikan hias jenis arwana di ruang depan gudang atau toko tersebut.
    Sementara pada dinding ruko bagian luar, pemilik menempelkan sebuah panplet dimana ruko tersebut juga difungsikan sebagai lokasi fashion anak-anak.
    "Kasus ini merupakan yang pertama terbongkar di Pekanbaru. Untuk itu kami akan sangat semangat mengembangkannya hingga tuntas," kata Kepala Polresta Pekanbaru, Kombes Pol Adang Ginanjar dikesempatan terpisah.
    Kapolresta mengatakan, kasus ini merupakan kasus dengan modus terbaru yang memang teramat sulit untuk dilacak.
    Pelaku atas kejahatan ini, demikian Kombes Pol Adang, nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
    Namun jika dilihat dari dampak kerugian konsumen mengarah pada gangguan perekonomian negara, katanya, maka besar kemungkinan pelaku juga akan dijerat dengan UU tentang Kejahatan Ekonomi yang jelas hukuman akan lebih berat.
Bingungkan Aparat

    Maraknya peredaran telepon seluler (ponsel) bekas dan pasar gelap (blackmarket) di sejumlah wilayah Provinsi Riau khususnya Pekanbaru sebelumnya bahkan sempat membuat bingung para aparat Bea dan Cukai yang bertugas di Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat.
     "Kami juga nggak tahu, bingung, dari mana asal 'handphone-handphone' tiruan dan 'blackmarket' ini sehingga banyak di pasaran," kata juru bicara Bea dan Cukai Wilayah Riau dan Sumatera Barat di Pekanbaru, Sisprian, beberapa waktu lalu.
    Sisprian mengatakan, keberadaan ponsel 'blackmarket' telah diselidiki sejak lama, namun cukup lama baru akhirnya terungkap, namun belum diketahui secara jelas dari mana asal dan pintu masuknya.
     "Untuk beberapa pelabuhan di Riau, termasuk Pelabuhan Dumai, setelah kami selidiki, tidak ada ditemukan hp bekas atau yang diedarkan melalui pasar gelap," ujarnya.
     Sisprian juga mengharapkan, masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas ilegal terkait importasi berbagai produk hp bekas atau baru melalui pasar gelap dapat melaporkan segera ke petugas pabeanan setempat.
    "Karena hal ini jelas merugikan negara," katanya.
   
Pasar Gelap
    Smartphone BlackBerry yang diduga masuk Tanah Air lewat pasar gelap atau "blackmarket" lewat penelusuran ANTARA memang tampak sejak lama "membanjiri" sejumlah toko penyedia ponsel dengan tawaran harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang resmi.
    Berbagai merk dan tipe "smartphone" BlackBerry diduga tak resmi atau tidak memiliki garansi nasional itu secara bebas dipajang  oleh sejumlah pemilik toko khusus penyedia ponsel.
    Seperti di Toko "Ponsel Adijaya" dan "Selular Prima" di lantai dasar Mal Plaza Senapelan, Jalan Sudirman, Pekanbaru.
    Pemilik sekaligus penjaga dua toko saling berhimpitan ini mengakui sudah sejak lama menyediakan 'handphone blackmarket' atau yang dikenal BM mengingat tingginya peminat.
    "Sudah lama. Kalau mengenai stok selalu ada setiap hari. Tapi dari mana datangnya kami kurang tahu juga," kata Andicay, pemilik "Ponsel Adijaya".
    Jawaban mirip juga diungkapkan Benny, pemilik Toko "Selular Prima" ketika ditanyai hal yang sama. Namun dia mengaku tidak seluruh 'handphone' yang dipajang merupakan hp BM.
    "Saya juga jual yang aslinya. Pakai garansi nasional satu tahun," ujarnya.
     Ditanya mengenai perbandingan harga antara hp bergaransi nasional dengan BM, Benny mengakui memang ada selisih yang cukup jauh, khususnya pada tipe-tipe tertentu.
    Seperti BlackBerry tipe terbaru, yakni Bold 9790, jika yang bergaransi di label dengan harga Rp. 4.599.000, non garansi atau BM dijual dengan harga berkisar Rp3.600.000-Rp3.800.000.
    Sementara untuk BlackBerry yang lagi laris manis, yakni tipe Curve 9360, katanya, harga bergaransi mencapai Rp3.325.000, namun yang BM dapat dibeli dengan harga sekitar Rp2.800.000.
    Begitu juga dengan BlackBerry Torch 9860, harga bergaransi sekitar Rp5.000.000, non garansi hanya sekitar Rp4 juta per unit.
    Maraknya peredaran hp BM di "Kota Bertuah" tidak jarang membuat masyarakat di kota itu menjadi bingung saat hendak membeli "smartphone" tersebut.
    Namun beberapa pengamat ponsel menyarankan agar para 'penggila' dan pencinta BlackBerry tidak terlalu mengkhawatirkan hp "blackmarket" karena tidak begitu merugikan pengguna atau konsumen.  
    Pernyataan ini kemudian sempat menimbulkan kontrofersi, setelah aparat kepolisian ternyata berhasil mengungkap kasus kejahatan ekonomi pada dunia ponsel.
    Menurut AKP Arief Fajar, bisa jadi 'handphone' BM yang dikenal masyarakat cukup baik ternyata merupakan hasil dari perakitan oleh para penjahat ekonomi di wilayahnya.
     "Hal ini nanti akan kami kembangkan dari hasil pengungkapan kasus kejahatan ekonomi semalam. Sejumlah toko yang menyediakan atau menjual hp hasil dari kejahatan ekonomi, akan disita, pemiliknya juga akan diperiksa," katanya.

Sumber: http://www.antarariau.com/berita/20307/gawat...kejahatan-ekonomi-merambah-dunia-ponsel

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Merangsang Kejahatan

Mungkinkah dan apakah dari semua dalam unsur-unsur segi faktor ekonomi kita bisa untuk mencapai suatu ekosistem pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sudah menjadi sebuah prioritas faktor yang kuat,dalam aspek-aspek kehidupan manusia dengan untuk meningkatkan taraf pertumbuhan suatu ekonomi negara dan serta dalam perencanaan pembangunan nasional di indonesia berjalan dengan baik atas kemampuan peran fungsi dan dalam pelaksanaannya.
Apakah ini akan terwujudnya suatu dedikasi yang dapat dipertanggung jawabkan kedalam tujuan sasaran program pemerintah untuk merangsang hajat hidup orang banyak,yang kreabilitasnya sudah sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal.33 ayat 1 dan 4.Pasal.33 ayat 4 yang berbunyi”Perokonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan kebersamaan,efisiensi,berkelanjutan,berwawasan lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga kesimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,pasal.33 ayat 1 mengatakan”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pada BAB.XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam amandemen UUD 1945,belumlah mencapai tujuan sasaran dalam rezim kekuasaan reformasi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono tidak membuahkan hasil yang sempurna dalam kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan terlebih lagi dalam pendidikan sekolah tingkat nasional.Sumber-sumber ini tersebut masih banyak dalam atas kekurangannya tidak mencapai struktur dari program perencanaan dalam perkembangannya di tahun 2009-2012 saat ini.
Perekonomian dan/atau pembangunan nasional dalam bagian sekelompok besar dan kecil itu,terhadap orang yang untuk mencari serta mendapatkan keuntungan besar secara mudah bergerilya merampas secara berjamaah dengan diam-diam,dengan rasa takutnya diketahui dengan lepada pengamatan dan penelitian-poenelitian survey yang dilakukan atas melalui dari dengan tindakan berbagai kejahatan dan juga atas perbuatannya yang sangat tercela sekali itu tidak menunjukkan kepada adanya dalam UUD 1945 sebagai pedoman khusus hukum yang bisa dapat diperjual belikan secara legal oleh oknum-oknum hukum itu sendiri.
Hal-hal seperti inilah tidak menunjukkan sebagai contoh yang baik adalah dengan secara sengaja untuk guna memanfaatkan keadaan dari dalam segi faktor-faktor  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dengan langkah-langkah yang bisa terdapat untuk kejadian terhadap perbuatan-perbuatan penindakan bentuk operasi justisial didalam peraturan perundang-undangan sebagai prosedur dan tata kerja ruang lingkup masyarakat banyak.Namun akan tetapi sangat disesalkan sekali,atas sertanya terhadap kelalaian-kelalian dan/atau kelengahan aparat penegak hukum kurang mengawasi dalam pengawasannya dari keterlibatan-keterlibatan praktek manipulasi politik negara yang kita cintai selama ini.
*Kronologisnya Kejahatan Perekonomian ?
Sejak beberapa tahun terakhir ini pada saat berkomandangnya atas rezim reformasi sebagai pengganti atas rezim orde baru,telah banyak dan tumbuh serta berkembangnya kejahatan-kejahatan di berbagai macam bentuk manipulasi dibidang ekonomi dan pembangunan dalam permasalahanya.Hal ini tersebut tidak hanya mencakup ruang lingkup kehidupan yang diderita oleh negara-negara yang sudah pesat dan telah maju perekonomianya,namun juga mengancam negara-negara yang sedang berkembang yaitu adalah indonesia.
Untuk data maupun dari atas analisa bukti-bukti tentang adanya sebuah peningkatan masalah kejahatan terhadap perkembangan perekonomian ini tidak akan selalu selesai untuk selamanya dapat ditemukan kedalam pola sistem statistik-statistik tindak kriminal kejahatan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintahan itu sendiri sebagai penguasa yang ikut turut dalam melibatkan aparat penegak hukum,maka itu muncullah sebab dan akibat musababnya merupakan dari sebuah diskriminatif-diskriminatif ihwalnya kepada tindakan pidana kejahatan ekonomi yang kian hari kian pesatnya.Hal ihwal ini yang sangat rumit sekali sehingga akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang untuk dijangkau dan/atau dibongkar dengan secara menyeluruh.
Namun adapun pula halnya yang demikian dalam ,hal-halnya atas pengamatan dan pengawasan yang dilakukan itu sangatlah untuk kepada atas menunjukkan.Bahwa dari suatu hal-hal ihwal ini sangat pesat meningkatkan secara cepat dengan seiringnya perputaran roda dunia waktu pertumbuhan ekonomi untuk sebagai study perbandingan dalam pembangunan nasional dan perekonomian nasional dewasa ini sepenuhnya.
PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah tidak akan terjadi manakala tidak ditunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.
PENGERTIAN Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan produk domestik bruto per kapita dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
TUJUAN Pembangunan Ekonomi
Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
1. Meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat
2. Meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, dll.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial dengan membebaskan perbudakan, ketergantungan dan penderitaan
FAKTOR-FAKTOR yang mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
1. Faktor-faktor Ekonomi, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan dan teknologi (faktor produksi)
2. Faktor Non-Ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.
INDIKATOR pembanguna Ekonomi
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, yaitu total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun
2. Produk Domestik Bruto per Kapita, negara mengusahakan agar PDB per kapita naik secara simultan (terus-menerus) seiring dengan pertumbuhan penduduk
3. Indeks Kualitas Hidup, merupakan merupakan indeks non-ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Phisical Quality of Life Index). PQLI terdiri atas 3 indikator yaitu kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat ‘melek huruf’
4. Indeks Pembangunan Manusia, meliputi indeks gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks standar hidup yang layak
Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi
1. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2. Pengangguran
3. Tingkat inflasi yang tinggi
4. Kerusakan sumber daya alam
PERTUMBUHAN EKONOMI
Merupakan kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk atau ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi.
TEORI-teori Pertumbuhan Ekonomi
TEORI KLASIK
1. Teori Adam Smith
Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi : (a) pertumbuhan output, meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. (b) pertumbuhan penduduk, menentukan luas pasar dan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi
2. David Ricardo
Dua faktor yang mempengaruhi, yaitu : (a) terbatasnya luas tanah (b) pertumbuhan penduduk. Toeri ini dikenal dengan nama The Low of Diminishing Returns. Maka untuk keluar dari kondisi semakin menurunnya pertambahan produksi diperlukan penambahan faktor modal dan pemanfaatan kemajuan teknologi, karena unsur sumber daya alam sulit untuk dikembangkan.
TEORI NEOKLASIK
1. Joseph A. Schumpeter, ia berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi elalui inovasi yang dilakukan oleh para wirausahawan
2. Robert Solow, berpendapat pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi
TEORI NEOKEYNES
Dipelopori oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar yang merupakan penyempurnaan dari teori dari John Maynard Keynes, mereka menyebutkan adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi
TEORI WALT WHITMAN ROSTOW
Pembangunan ekonomi melalui 5 tahapan, yaitu (1) masyarakat tradisional (2) Prakondisi untuk lepas landas (3) Lepas landas (4) menuju kedewasaan (5) Era konsumsi tinggi
TEORI KARL BUCHER
Perkembangan ekonomi melalui 4 tahapan , yaitu (1) Produksi untuk kebutuhan sendiri [rumah tangga rumah tangga tertutup] (2) Perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk [rumah tangga kota] (3) Perekonomian nasional [rumah tangga negara] dan (4) Perdagangan antar negara [rumah tangga dunia]
CARA MENGHITUNG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan manakala jumlah produknya meningkat. Nilai total dari produk nasional dalam 1 tahun tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
Laju Pertumuhab Ekonomi tahun (t) merupakan hasil dari (PDB tahun t-1 dikurangi PDB tahun t) dibagi PDB tahun t dikalikan 100%
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium yang terdiri 8 tujuan pembangunan pada tahun 2015, yaitu :
1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS,malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Ekonomi
Ekonomi menurut kawasan
1.Afrika
2.Amerika,Amerika Selatan
3.Asia,Eropa
4.Oseania
Kategori umum
1.Ekonomi mikro
2.Ekonomi makro
3.Sejarah pemikiran ekonomi
4.Metodologi
5.Pendekatan heterodoks
6.Bidang dan subbidang
7.Behavioral
8.Budaya
9.Evolusi Pertumbuhan
10.Pengembangan ·
11. Sejarah
12.Internasional ·
13. Sistem ekonomi
14.Keuangan dan Ekonomi keuangan
15.Masyarakat dan Ekonomi kesejahteraan Kesehatan ·
16.Buruh ·
17.Manajerial
18.Bisnis Informasi ·
19. Informasi ·
20.Game theory
Organisasi Industri ·
21.Hukum
22.Pertanian ·
23.Sumber daya alam
24.Lingkungan ·
25.Ekologis
26.Kota · Pedesaan ·
27.Kawasan
28.Peta ekonomi
29.Teknik
Ekonometrika,Eksperimental Neraca nasional
Ideologi ekonomi Anarkisme · Kapitalisme Komunisme korporatismeFasisme ·Globalisasi Ekonomi,Pasar sosialisme,Merkantilisme,Proteksionis · Sosialisme,Sindikalisme ·
Jalan Ketiga
Perekonomian: Konsep dan Sejarah
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional [1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
* Pembangunan sebagai suatu proses
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
* Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
* Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
1 Faktor
2 Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi
2.1 Pertumbuhan ekonomi
2.2 Pembangunan ekonomi
3 Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi
3.1 Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
3.2 Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
4 Referensi
Faktor
Sumber daya alam yang dimiliki memengaruhi pembangunan ekonomi.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.
Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.
* Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.
* Tidak memperhatikan pertambahan penduduk
* Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
* Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi
* Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak
Pembangunan ekonomi
* Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.
* Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
* Memperhatikan pertambahan penduduk.
* Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
* Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.
* Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan – perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik.
Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara membawa dampak, baik positif maupun negatif.
Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
* Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
* Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.
* Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
* Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
* Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
* Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
* Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
* hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.

Sumber: http://regional.kompasiana.com/2012/05/22/pertumbuhan-ekonomi-dan-pembangunan-nasional-merangsang-kejahatan/

Tindak Pidana Ekonomi

Pengertian Kejahatan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Conklin

• Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana ;
• Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya dibidang industri atau perdagangan ;
• Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang, atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi ;

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi

• Pelanggaran penghindaran pajak ;
• Penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan (credit fraud) ;
• Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public founds) dan penyelewengan dana-dana masyarakat (missappropriation of public founds) ;
• Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (violation of currency regulations) ;
• Spekulasi dan penipuandalam transaksi tanah (speculation and swindling in land transactions) serta penyelundupan (smuggling) ;
• Delik-delik lingkungan (Environmental offences) ;
• Menaikkan harga (over pricing) serta melebihi harga faktur (over invoicing), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang dibawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (export and import of substandard and even dangerously unsafe products) ;
• Eksploitasi tenaga kerja (labour exploitation) ;
• Penipuan konsumen (consmer fraud) ;

Salah satu bentuk riil tindak pidana ekonomi adalah kejahatan komersial, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan dan keuangan.

6 Kategori Kejahatan Komersial

• Penyimpangan perbankan, yaitu penipuan uang muka, pemalsuan L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang, penyimpangan dalam pengiriman uang, dan lain-lain.
• Penyimpangan perdagangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan aset perusahaan dan pemalsuan kontrak.
• Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kredit palsu, cek kosong.
• Penyimpangan yang berkaitan dengan investasi, surat-surat berharga, saham dan obligasi palsu, masnipulasi pasar.
• Penyimpangan perusahaan.
• Penyimpangan lainnya seperti kejahatan komputer, kejahatan asuransi, penyimpangan pajak dan sebagainya.

Sumber: http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/05/tindak-pidana-ekonomi.html

Kebijakan Hukum Jangan Memperburuk Kesenjangan Ekonomi

Hukum dan kebijakan pemerintah seharusnya tidak memperburuk kesenjangan ekonomi, melainkan harus membantu orang untuk hidup lebih layak, kata Paus Benediktus XVI kepada para diplomat.
“Kualitas hubungan manusia dan berbagi sumber daya merupakan hal yang esensial bagi  masyarakat, yang memungkinkan semua orang untuk memiliki peran dan hidup bermartabat sesuai dengan aspirasi mereka,” kata paus seperti dikutip Catholic News Service.
Paus menyampaikan pesannya pada 4 Mei kepada lima duta besar baru untuk Vatikan, yakni duta besar dari Irlandia, Ehiopia, Armenia, Malaysia dan Fiji yang menyerahkan surat mandat mereka.
David Cooney kelahiran Inggris adalah duta besar Irlandia yang baru untuk Tahkta Suci. Diplomat kawakan itu adalah juga sekretaris jenderal luar negeri Irlandia dan akan tinggal di Dublin.
Irland secara resmi menutup kedutaannya untuk Takhta Suci  dan beberapa negara lain, dan mengatakan kebijakan itu diambil sebagai langkah pengurangan biaya, yang telah diumumkan November lalu.
Dalam pidato kepada para diplomat  itu, kata paus, sarana komunikasi modern saat ini membuat orang sangat cepat dan mudah untuk mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia entah baik dan buruk.
Penderitaan rakyat secara materil dan spiritual mendorong pemerintah bertindak “untuk segera menanggapi, termasuk membuat kebijakan yang mengutamakan keadilan dan solidaritas, serta tidak mengancam manusia dan lingkungan,” katanya.
Sumber: http://indonesia.ucanews.com/2012/05/07/hukum-kebijakan-jangan-perburuk-kesenjangan-ekonomi/

Keterlibatan Indonesia Terkait Kebijakan Hukum Laut Internasional

Konvensi hukum laut PBB (UNCLOS, 1982) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perdamaian, stabilitas, lingkungan, dan perekonomian dunia. Betapa tidak, konvensi ini mampu menjamin kepentingan negara-negara yang memiliki kekuatan maritim, seperti Indonesia. Kini UNCLOS 1982 telah berjalan selama 30 tahun. Menandai tiga dekade konvensi berlaku, sudah saatnya masyarakat internasional menganalisis perkembangan terakhir terkait dengan urusan laut dan hukum laut.

Suasana seminar internasional bertema “Recent Development: The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; The 30 years commemoration of its Adoption” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad (Foto: Tedi Yusup)*

“Indonesia adalah negara pertama dan salah satu dari sedikit negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada kenyataannya, problematika mengenai hukum laut semakin banyak. Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, nyatanya belum mampu mengatasi kesulitan-kesulitan, seperti pada lintas sektoral,” kata Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M Director of the ICLOS, Fakultas Hukum (FH) Unpad saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Internasional “Recent Development: The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; The 30 years commemoration of its Adoption” di Grha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad Jln. Dipatiukur No.35 Bandung, Kamis (5/04).
Seminar internasional ini diselenggarakan atas kerjasama FH Unpad bersama The Indonesian Centre for the Law of the Sea (ICLOS), The Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), dan The Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia (RI MOFA). Sebagai keynote speaker, hadir Prof. Dr. Hasjim Djalal (Mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB). Selain itu, turut pula hadir sebagai pembicara Prof. Dr. A.H.A Soons (Director of NILOS, Utrecht Universuity), dan Ms. Linggawaty Hakim (Director of RI MOFA).
Prof. Dr. Hasjim Djalal menyampaikan, saat ini keterlibatan Indonesia mengenai kebijakan hukum laut di dunia internasional sangat minim. Indonesia harus hadir dan aktif dalam berbagai kegiatan kebijakan internasional, karena banyak dibahas seperti apa pengelolaan, dan eksplorasi yang lebih meluas.
“Sedikit dari orang kita mewakili atau bertindak sebagai anggota di sejumlah pertemuan internasional. Indonesia mempunyai kepentingan. Meliputi kewenangan di dasar laut, sampai kelanjutan wilayah diluar 200 mil. Kalau kita anggota di sana kita bisa tahu perkembangan yang terjadi. Kita bisa tahu bagaimana mengeksplore wilayah diluar 200 mil. Namun sayang, kita belum aktif,” ungkap Prof. Hasjim.
Namun pandangan berbeda disampaikan Prof. Etty. Menurutnya, keterlibatan Indonesia terkait kebijakan hukum laut internasional dirasa cukup. Namun, ada “pagar-pagar” yang dijaga Indonesia. “Jangan sampai mereka masuk dan mengatur kita. Kita punya kedaulatan. Dari segi kepentingan nasionalnya, ada juga kebijakan internasional yang tidak baik untuk diterapkan di Indonesia,” jelas Prof. Etty.
Selain itu Prof. Etty menyampaikan, selaras dengan pembentukan hukum laut dalam Konvensi UNCLOS 1982, pelaksanaan hukum ini di Indonesia telah mengalami berbagai evolusi. Sebelum pembentukan hukum laut pada tahun 1982, hukum laut di Indonesia didasarkan pada empat Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut.
“Kebijakan terus berevelosi. Namun, kondisinya saat ini semakin rumit. Kesulitan-kesulitan ini diakibatkan karena tidak adanya kebijakan nasional yang terpadu. Seringkali kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan laut dan pesisir malah tumpang tindih dan bertentangan,” jelas Prof. Etty.
Prof. Etty kemudian menjelaskan bahwa sebagai suatu negara, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dari perubahan global dalam politik, hukum, ekonomi dan lingkungan. Perubahan di dunia global juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional.
“Terutama karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Harus ditinjau kembali Undang-undangnya,” jelas Prof. Etty.
Selain Prof. Etty dan Prof. Hasjim, hadir pula pembicara yang berasal dari luar negeri. Seperti Prof. Robert C. Beckman (Director of Centre of International Law, National University of Singapore), dan Mr. Martin Sebastian (Malaysia). Prof. Etty menyampaikan bahwa seminar internasional ini pada dasarnya diselenggarakan untuk menyebarluaskan pentingnya hukum laut.
“Kebetulan banyak yang datang, staf pengajar dari Fakultas Hukum dari seluruh Indonesia. Secara pribadi, tujuan dari acara ini setidaknya dapat menyebarluaskan pentingnya hukum laut. Kenyataanya perhatian dari dunia pendidikan masih sangat kurang,” lengkapnya.
Prof. Etty juga berharap, segala isu mengenai hukum laut di Indonesia dapat menjadi kesadaran nasional. “Mudah-mudahan setelah pulang ke universitasnya masing-masing, tidak akan ada Fakultas Hukum yang mencoret mata kuliah hukum laut. Harus jadi kesadaran nasional. Di darat kita udah ngga punya apa-apa lagi. Masa depan kita ada di laut,” tutup Prof. Etty. *
Laporan oleh: Lydia Okva Anjelia
Sumber: http://www.unpad.ac.id/archives/53717

KASUS LUMPUR LAPINDO SEBAGAI KEJAHATAN KORPORASI

A.     Prolog

            Kejahatan yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil di jebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Kejahatan ini akan menimbulkan dampak yang akumulatif dan cenderung melahirkan suatu bentuk kejahatan baru. Destructive logging/perusakan hutan adalah contoh konkret yang selanjutnya dapat melahirkan rentetan bencana berupa banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan. Bahkan dampak dari destructive logging dapat menimbulkan hilangnya nyawa dan harta benda bagi mereka yang tertimpa bencana ikutan tersebut.

            Berikutnya ketidak sigapan negara dalam menanggulangi bencana akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak penggungsi (akibat tersingkir dari tempat hidupnya) yang di nyatakan secara tegas dalam berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional termasuk covenant on economic social and political right. Inilah yang WALHI sebutkan sebagai kejahatan yang dapat melahirkan akumulasi dampak dan kejahatan lainnya. Lingkup kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup sangatlah luas. Antara lain terdapat pada sektor kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan mineral dan sumber-sumber energi fosil serta sumberdaya air. Dimana sector tersebut adalah sektor yang paling sering dikelola secara destructive. Melihat polanya maka dalam pandangan diatas, kejahatan ini bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Kesalahan dalam pengurusan yang telah berlangsung lama menjadi salah faktor utama pendorong terjadinya kejahatan tersebut termasuk regulasi yang mengaturnya. Belum lagi lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada semakin tingginya tingkat kejahatan tersebut. Parahnya, (oknum) aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari praktek/modus bagaimana kejahatan ini berlangsung dan dilakukan terus menerus.

            Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitasaktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”. Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law“ (melakukan suatu korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang dan dikenai sanksi hukum). Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hokum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “legal persons“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

B.     Kasus

            Banjir lumpur panas Lapindo di Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur panas berada di Kecamatan Porong, di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 kilometer sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan. Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur BanjarPanji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai pelaksana teknis blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut.

            Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori yang berhubungan dengan asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur "kebetulan" terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

C.     Analisis

            Korporasi yang saat ini sedang mendapat sorotan atas dugaan pelanggaran terhadap lingkungan yang sedang terjadi adalah Lapindo brantas Inc. yang terkait dengan luapan lumpur dan gas di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Telah 200 hari sejak pertama kali lumpur itu menyembur dari sumur galian milik Lapindo Brantas Inc., salah satu dari berbagai anak perusahaan milik PT. Energi Mega Persada Tbk (EMP). Lapindo Brantas didirikan khusus untuk mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas, dalam hal ini, Lapindo Brantas/EMP ibaratnya hanya sebagai operator, sedangkan saham Blok Brantas tersebut dimiliki bersama oleh PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. Medco Energi Tbk, dan Santoz LTD-Australia Perusahaan-perusahaan yang menguasai saham di Lapindo Brantas/EMP merupakan perusahaan yang juga memiliki berbagai kilang minyak dan gas yang tersebar seantero Nusantara.

            Perbuatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode eksplotasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPLH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap sangkaan terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini menyebab dari semburan lumpur tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwenang, namun korban serta lingkungan yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kec. Porong dan sekitarnya. Yang sangat jelas terlihat saat ini adalah Lapindo Brantas/EMP sebagai pemegang hak

            eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 undangundang tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo, jika nantinya tidak dapat ditemukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilan akan terkoyak.

            Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 46 yang mengadopsi doktrin vicarious liability. Meskipun tidak digariskan secara jelas seperti dalam KUHP Belanda, berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu :

1.      Dibebankan pada korporasi itu sendiri, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38/2004 tentang Jalan.

2.      Dapat pula dibebankan kepada organ atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pindana, seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat

3.      UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.31/2004 tentang Perikanan

4.      Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dapat dibebankan baik kepada pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin dan juga dibebankan kepada koorporasi, contohnya seperti dalam pasal 20 ayat 1 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

            kejahatan korporasi adalah merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang tentunya berkaitan dengan hubungan keperdataan, artinya hubungan yang menimbulkan tindak pidana tersebut adalah perbuatan perdata. Melakukan pengeboran yang bertujuan sebagai kegiatan penambangan gas di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas Inc., menurut pengertian kejahatan korporasi adalah merupakan perbuatan perdata, sedangkan hal yang berlanjut mengenai adanya kesalahan manusia atau human error dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah merupakan perbuatan tindak pidana.

            Human error yang dilakukan oleh Lapindo Brantas adalah tidak dipasangnya pipa selubung dalam aktivitas pengeborannya sehingga mengakibatkan bencana itu terjadi. Pemasangan chasing (pipa selubung) yang tidak dilakukan lebih awal oleh Lapindo ini dapat dijadikan sebagai suatu kelalaian dari sebuah korporasi dengan tidak dilaksanakannya standar keselamatan sebelum pelaksanan pengeboran.

            Kejahatan korporasi yang dimaksud adalah kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup, yaitu tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh sebuah korporasi bernama Lapindo Brantas Incorporated. Dampak yang diakibatkan adanya perbuatan oleh korporasi tersebut merugikan tidak hanya secara material, namun juga telah merugikan lingkungan hidup masyarakat Sidorajo. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan tindak kejahatan. Dalam kasus Lapindo ditemukan beberapa pelanggaran hukum yang bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang antara lain hukum lingkungan hidup (UULH), hukum Pidana (KUHP) dan hukum Perdata (KUHPer).

            Sanksi dapat dijatuhkan kepada perorangan yaitu setiap orang yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah, dalam kejadian ini, korporasi dapat juga dijadikan tersangka sesuai dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan didalam RUU KUHP Paragraf  7 tentang Korporasi yang dimulai dari pasal 44-49. Hingga saat ini tindakan nyata dari Lapindo   

            Brantas (Lapindo) sebagai pemegang izin eksplorasi dan eksplotasi pada Blok Brantas baru sebatas pemberian ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang diderita warga sekitar daerah bencana. Sementara upaya menghentikan semburan lumpur dan upaya penanggulangan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat lain dari bencana tersebut belum ditangani secara benar dan sistematis.

definisi tentang perusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 memuat unsure-unsur sebagai berikut :

1.      adanya tindakan, tindakan yang dilakukan adalah pengeboran migas oleh PT. Lapindo Brantas dalam rangka mengeksplorasi dan ekplotasi sumber migas di Blok Brantas tersebut.

2.      yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap perubahan fisik dan/ atau hayati lingkungan, semburan dan luberan lumpur yang masih terjadi saat ini memuat kandungan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengakibatkan perubahan langsung terhadap perubahan fisik lingkungan hidup di Kec. Porong dan sekitarnya yang belum ada kepastian sampai berapa lama lagi luberan lumpur ini akan berlanjut.

3.      yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, melihat fakta luberan dan semburan lumpur yang semakin hari semakin meningkat sudah jelas tidak akan terjadi pembangunan di Kec. Porong Sidoarjo dan sekitarnya tersebut, daerah ini akan terisolasi dan tidak ada yang dapat memperkirakan akan sampai berapa lama, bahkan jalan tol antara Surabaya-Gempol yang melewati daerah semburan lumpur ini diperkirakan akan ditutup dan tidak dapat dilewati kendaraan tranportasi orang dan barang.

Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya di Harian Koran Kompas, penerapan sistem tanggung jawab pidana mutlak dapat langsung menempatkan Lapindo sebagai pelaku kejahatan korporasi lingkungan125. Berbeda dari sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam pembuktian sebuah perbuatan pidana, dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak, hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa, yang artinya adalah dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah mengetahui atau menyadari potensi hasil dari perbuatannya dapat merugikan pihak lain, maka keadaan ini telah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepadanya. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh hakim sebagai living interpretator yang dapat menangkap semangat keadilan yang hidup ditengahtengah masyarakat dan hakim juga dapat mematahkan kekakuan normative prosedural undang-undang karena seiring dengan perkembangan hukum dan beradabnya negara-negara di seluruh dunia, hakim tidak lagi sekedar hanya mulut atau corong undang-undang (la bouche de la loi).

D.     Epolog

            Penting untuk melakukan upaya rehabilitasi dari kerusakan lingkungan yang terjadi dan juga mengembalikan harkat dan martabat masyarakat korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc. sehingga kasus ini juga bisa dijadikan pembelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi warga Negara dan kepentingan ekonomi, social dan lingkungan hidupnya. Kasus lumpur panas di Kec. Porong Sidoarjo Jawa Timur ini harus diungkapkan dengan tuntas dan maksimal, dimana aparat penegak hokum harus melibatkan pihak-pihak terkait yang tidak saja mengerti akan norma-norma hukum Indonesia, tetapi juga penyelidikan seharusnya melibatkan penyidik sipil dari instansi tertentu yang menangani masalah lingkungan baik dari pemerintahan, pakar-pakar ahli bidang lingkungan maupun anggota-anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Pengusutan tidak saja dilakukan dijajaran karyawan PT. Lapindo Brantas saja, tapi harus juga diusut dari jajaran top managerial, karena kasus ini tidak lagi merupakan kasus lingkungan biasa yang akan selesai dengan hanya menerapkan sanksi berupa sanksi denda/administrasi.

1.      Analisis Dampak Dari Lumpur Lapindo (Yis Andispa)

            Perbuatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode eksplotasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPLH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap sangkaan terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini menyebab dari semburan lumpur tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwenang, namun korban serta lingkungan yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kec. Porong dan sekitarnya. Yang sangat jelas terlihat saat ini adalah Lapindo Brantas/EMP sebagai pemegang hak

            eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 undang-undang tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo, jika nantinya tidak dapat ditemukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilan akan terkoyak.

            Hingga saat ini pertanggungjawaban atas kejadian luapan lumpur lapindo pun belum jelas, ganti rudi yang diberikan oleh pihak Lapindo Brantas terhadap masyarakat ternyata tidak memberikan suatu keadaan yang cukup, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang ganti rugi yang tidak sepadan dengan apa yang masyarakat miliki sebelumnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya warga yang terlantar dan tidak mempunyai suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

            Hal yang sangat menjadi perhatian dalam kasus ini yaitu tentang pencemaran lingkungan dimana luapan lumpur lapindo telah menenggelamkan beberapa desa. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas agar dampak lingkungan dari lumpur lapindo tidak meluas.

2.      Analisis Tentang Subjek/Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Lumpur Lapindo

            Subyek yang mengakibatkan Dampak dari Lumpur Lapindo, diakarenakan adanya Human error yang dilakukan oleh Lapindo Brantas, dimana tidak dipasangnya pipa selubung dalam aktivitas pengeborannya sehingga mengakibatkan bencana itu terjadi. Pemasangan chasing (pipa selubung) yang tidak dilakukan lebih awal oleh Lapindo ini dapat dijadikan sebagai suatu kelalaian dari sebuah korporasi dengan tidak dilaksanakannya standar keselamatan sebelum pelaksanan pengeboran. Bahwa Banjir lumpur panas Lapindo di Sidoarjo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

3.      Kesimpulan Dampak Dari Lumpur Lapindo

Ø  Bahwa pelanggaran kejahatan ekonomi yang di timbulkan oleh korporasi (Lumpu Lapindo) telah mencemarkan lingkungan di sekitarnya, terlebih lagi telah menenggelamkan beberapa desa di sekitar bencana tersebut.

Ø  Bahwa semburan lumpur lapindo telah merugikan warga yang tempat tinggalnya terendam lumpur, dengan ganti rugi yang tidak menunjang kehidupan harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Ø  Bahwa subjek/petinggi korporasi harus bertanggungjawab atas terjadinya luapan lumpur lapindo yang menenggelamkan rumah warga.

Ø  Sebagai penegak hukum, seharusnya masalah seperti ini harus di tangani secara serius, karena permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi tersangka sangat sulit di tangkap/pun di kenali.

http://yisandispa.blogspot.com/2011/10/analisis-kasus-tentang-kejahatan.html