PENGERTIAN HUKUM & HUKUM EKONOMI

1.       Pengertian Hukum

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan ke susilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negeri dalam melakukan tugas-nya”.

2.       Tujuan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak aneka ragamnya hubungna itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran  tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1.       Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan,” Prof. Subekti, S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuanNegara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2.        Prof. Van Apeldroon dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandserecht” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

3.       Dalam “Science et technique en droit prive positif,” Geny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “ kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

4.       Dalam buku “Inleiding tot de Rechtwetenschap” Prof. van kan mengatakan , bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), tidak mengadili dan menjauhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3.       SUMBER-SUMBER HUKUM

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah: segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekutan yang bersifat memaksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal:

1.       Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

2.       Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:

a.       Undang-undang (statute

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

b.      Kebiasaan (costum)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama.

c.       Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Keputusan Hakim ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standart-arresten) untuk mengambil keputusan.

d.      Traktat (treaty)

Traktat yaitu perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yang terkait tentang suatu hal.

e.      Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

Doktrin yaitu pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

4.       KODEFIKASI HUKUM

Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara:

1.       Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law), yakni Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.

2.       Hukum Tak Tertulis (unstatutery law = unwritten law), yaitu Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-pereaturan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodefikasikan, dan yang belum dikodefikasikan.

KODEFIKASI ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Unsur-unsur kodifikasi ialah: a. Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya Hukum Perdata); b. sistematis; c. lengakap.

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a. kepastian hukum; b. penyederhanaan hukum; c. kesatuan hukum.

5.       NORMA HUKUM DALAM EKONOMI

Norma merupakan  ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tindakan yang menyimpang.Norma dibangun atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk mempertahankan nilai sosial.

Jenis-Jenis Norma Sosial:

1. Norma Sosial Dilihat Dari Sanksinya:

1)Tata Cara .merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya.Misal:aturan memegang garpu dan sendok saat makan dan penyimpangannya:bersendawa saat makan/

2)Kebiasaan.merupakan cara bertindak yang digemari oleh masyarakan dan dilakukan berulang-ulang,mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari tata cara,misal:membuang sampah pada tempatnya dan penyimpangannya:membuang sembarangan dan mendapat teguran bahkan digunjingkan masyarakat.

3)Tata Kelakuan.merupakan norma yang bersumber kepada filsafat,ajaran agama dan ideolagi yang dianut masyarakat.Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarang suatu perbuatan sehingga secara langsung ia merupakan alat pengendalian sosial agar anggota masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakan itu.

4)Adat.merupakan norma yang tidak tertulis namu kuat mengika sehingga anggota masyarakat yangmelanggar adat akan menderita karena sanksi keras yang kadang secara tidak langsung seperti pengucilan,dikeluarkan dari masyarakat,atau harus memenuhi persyaratan tertentu.

5)Hukum.merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis.Sanksinya tegas dan merupakan suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang beirsi ketentuan,perintah,kewajiban dan larangan agar tercipta ketertiban dan keadilan.

2.       Norma Sosial Dilihat dari Sumbernya:

1)Norma agama,yakni ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama(wahyu dan revelasi)

2)Norma kesopanan,ketentuan hidup yang berlaku dalam interaksi sosial masyarakat

3)Norma kesusilaan,ketentuan yang bersumber pada hati nurani,moral,atau filsafat hidup.

4)Norma hukum,ketentuan tertulis yang berlaku dari kitab undang-undang suatu negara

Fungsi Norma Sosial:

a)Sebagai pedoman atau patokan perilaku pada masyarakat

b)Merupakan wujud konkret dari nilai yang ada di masyarakat

c)Suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat

6.       PENGERTIAN HUKUM & HUKUM EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum Ekonomi di bedakan menjadi 2,yaitu :

1.      Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.

2.      Hukum Ekonomi social, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Asas-asas hukum ekonomi indonesia :

a.       Asas manfaat

b.      Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan.

c.       Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

d.      Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.

e.       Asas usaha bersama atau kekeluargaan

f.       Asas demokrasi ekonomi.

g.      Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

Dasar hukum ekonomi Indonesia :

a.       Uud 1945

b.      Tap mpr

c.       Undang-undang

d.      Peraturan pemerintah

e.       Keputusan presiden

f.       Sk menteri

g.      Peraturan daerah

Ruang lingkup hukum ekonomi :

Ruang lingkup hukum ekonomi jika didasarkan pada klasifikasi internasional pembagiannya sbb:

1.       Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yg di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2.       Hukum ekonomi pertambangan.

3.       Hukum ekonomi industri, industri pengolahan

4.       Hukum ekonomi bangunan.

5.       Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.

6.       Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan.

7.       Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja.

8.       Hukum ekonomi angkutan.

9.       Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam) dll.

Sumber Hukum Ekonomi :

a.        Meliputi : perundang-undangan; perjanjian; traktat;jurisprudensi; kebiasaan dan pendapat sarjana (doktrin)

b.       Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Hal ini sangat tergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara.

Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan :

a.        Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

b.       Sebagai sarana pembangunan

c.         Sebagai sarana penegak keadilan

d.        Sebagai sarana pendidikan masyarakat

Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat .

Tugas Hukum Ekonomi :

a.        Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi

b.       Peningkatan pembangunan ekonomi

c.        Perlindungan kepentingan ekonomi warga

d.       Peningkatan kesejahteraan masyarakat

e.        Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar

f.        Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana & pranata hukum.

http://karlinaaafaradila.wordpress.com/2012/03/15/aspek-hukum-dalam-ekonomi/

Penyelesaian Kasus BLBI

Pemerintah, dalam hal ini BPPN, terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan
pengembalian uang negara dari tangan para bankir, para pemegang saham terkait maupun dari
para debitur masing-masing bank yang mendapatkan penyaluran dana BLBI. Berbagai konsep
penyelesaian yang sifatnya menyeluruh telah dibuat dalam rangka mendapatkan kembali dana
BLBI tersebut.
Dalam upayanya mengoptimalkan pengembalian uang negara BPPN telah melakukan upaya
penyelesaian dengan membuat beberapa pola perjanjian sesuai dengan kondisi dan kemampuan
dari para pemegang saham bank penerima BLBI. Perjanjian tersebut berupa:4
1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali.
Pemerintah, bersama pemegang saham bank beku operasi (BBO) dan bank beku
kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master settlement and acquisition agreement
(MSAA), pola ini dan master refinancing agreement and note issuance agreement
(MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun
pembayaran tunai kepada BPPN.
2. Pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) menjadi penyertaan modal
sementara (PMS).
3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola penyelesaian
kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani akta
pengakuan utang (APU).
MSAA merupakan skema untuk penerima BLBI yang dinilai asetnya mampu menutupi seluruh
kewajiban. MSAA diberlakukan terhadap pemegang saham pengendali (PSP) bank yang masih
memiliki harta cukup untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap pemerintah. MSAA sendiri
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terhadap pemegang saham pengendali Bank Beku Kegiatan
Usaha (BBKU) dan terhadap pemegang pengendali saham Bank Take Over (BI, 2002).
Masuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dari Bank Central Asia, Bank Umum Nasional,
Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Surya, serta Bank Risjad Salim International.
Jika aset yang diserahkan dinilai tidak mencukupi, para pengutang BLBI menggunakan skema
MRNIA. Melalui skema ini, para penandatangan harus menyerahkan jaminan pribadi atau
personal guarantee dan menyatakan kesediaan untuk menyerahkan tambahan aset, bila aset
yang sudah diserahkan ternyata tetap belum mencukupi. Yang masuk dalam kategori ini adalah
pemegang saham dari Bank Modern, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank Hokindo.
Skema penyelesaian dengan MSAA kemudian menimbulkan kontroversi. Terutama karena
aset yang diserahkan ternyata tidak sebanding dengan besar utang. Untuk itu, pemerintah
menggunakan skema Akta Pengakuan Utang. Skema ini sama dengan MSAA, hanya
pemegang saham pengendali harus bertanggungjawab bila aset yang diagunkan ternyata
tidak cukup untuk mengembalikan BLBI yang telah diterima.
Sedangkan PKPS merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme penyelasaian BLBI melalui
MSAA dan MRNIA yang mengundang banyak komentar negatif. Caranya melalui
penandatanganan akta pengakuan utang (APU). Dalam akta pengakuan utang (APU), mekanisme
penyelesaian kewajiban pemegang saham adalah dengan pembayaran secara tunai dalam
jangka waktu secara berkala. Yang masuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dari
4 Ibid, Hukum Berhenti di Kasus BLBI
Position Paper Penyelesaian Hukum Kasus BLBI
Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org)
10
bank-bank Bumi Raya Utama, BIRA, Sewu, Hastin, Tata, Namura Yasonta, Indotrade, Putera,
Baja, Lautan Berlian, Papan Sejahtera, Yama, Tamara, Nusa Nasional, Intan, PSP, Namura
Maduma, Bahari, Metropolitan, Bank Umum Servitia, Aken, Mashill, dan Sanho.
Untuk APU, telah dilakukan reformulasi jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS). Selain itu
pembayaran yang berdasarkan perjanjian sebelumnya jatuh tempo pada akhir 2004, dipercepat
menjadi selambat-lambatnya Juni 2003. Karena itu tidak ada jalan lain bagi pemegang saham
yang tidak kooperatif selain penyelesaian hukum dengan melaporkan ke Kejaksaan.
STRUKTUR PERJANJIAN PKPS
Keterangan MSAA MRNIA APU
Jangka Waktu 4 tahun 4 tahun 4 tahun
Aset yang diserahkan Sebagai mekanisme
penyelesaian
kewajiban (asset
settlement)
Sebagai jaminan Sebagai jaminan
Kewajiban pemegang
saham
Sebatas pernyataan
dan jaminan yang
disepakati dalam
perjanjian
Sejumlah kewajiban
melalui mekanisme
jaminan pribadi
(personal guarantee)
Sejumlah kewajiban
melalui Akta
Pengakuan Utang
yang diterbitkan oleh
pemegang saham
Pembayaran Bersumber dari
penjualan aset yang
dikuasai pemerintah.
Pemegang saham,
tetapi tidak
ditetapkan secara
berkala
Pembayaran pokok
dan bunga secara
berkala.
Tingkat bunga - 20% per tahun SBI + 3% per tahun
Keterangan lain Dibentuk perusahaan
induk untuk
memonitor proses
penjualan aset yang
diserahkan
Dibentuk perusahaan
induk untuk
memonitor proses
penjualan aset yang
diserahkan
Menggunakan prinsip
“co-debtor”, debitur
(perusahaan) dan
pemegang saham
menjadi pengutang
bersama.
Sumber: Suta, I Putu A. dan Soebowo Musa, 2003: 341.
Skema pengembalian PKPS itu mengundang kritik dari banyak pihak karena posisi pemerintah
yang cenderung dirugikan. Terutama pada skema MSAA. Ketika diserahkan kepada pemerintah
melalui BPPN, aset tersebut ternyata telah digelembungkan sebelumnya. Pada saat yang sama,
pengelolaan aset dilakukan oleh pemilik lama. BPPN yang mendapat mandat untuk melakukan
penjualan, kerap tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengurusi seluruh aset-aset itu.
Akibatnya, de jure aset itu milik BPPN, de facto masih di tangan pemilik lama. Salah satu
contoh pengembalian BLBI yang menimbulkan kontroversi adalah divestasi Bank Central Asia
(BCA).
Inpres No.8 Tahun 2002 Tentang Release and Dischage
Salah satu kebijakan pemerintah (saat masih dijabat oleh Megawati) dalam penyelesaian kasus
BLBI adalah mengeluarkan Inpres No.8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian
Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada
debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham
Inpres yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2002 menginstruksikan kepada Menko Bidang
Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Kehakiman dan
Position Paper Penyelesaian Hukum Kasus BLBI
Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org)
11
HAM, Para Menteri anggota KKSK, Menteri Negara BUMN, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian RI dan Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi
Penyelesaian Kewajiban Pemegang saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya
kepada BPPN berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, APU.
Mereka dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapatkan Surat Keterangan Lunas -
walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai
dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti ini, mereka
yang diperiksa dalam proses penyidikan maka akan akan dikeluarkan SP 3 dan apabila
perkaranya dalam proses dipengadilan maka akan dijadikan novum atau bukti baru yang akan
membaskan mereka.
Hingga berakhirnya BPPN tahun 2004, dari 39 pemegang saham penandatangan Perjanjian
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 pemegang saham telah memenuhi
kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu 16
pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pemegang saham tidak dapat memenuhi
kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan delapan
pemegang saham lainnya dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh
aparat penegak hukum.5
Akibatnya Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge, Kejaksaan menghentikan
proses penyidikan (SP3) terhadap sedikitnya 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004. Alasan
kejaksaan menghentikan penyidkan karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan
Lunas (SKL) dari BPPN. Penghentian penyidikan dalam kasus korupsi BLBI ini pada akhirnya
memperpanjang jumlah SP3 yang telah diberikan pihak kejaksaan.
Daftar Penerima Surat Keterangan Lunas
No Nama Pemegang Saham Bank Nilai Utang
(dalam miliar)
1 Hendra Liem Budi Internasional 16,95
2 The Ning King Danahutama 23,00
3 Sudwikatmono Surya 1,887
4 Ibrahim Risjad Risjad Salim Internasional (RSI) 10,664
5 Soedono Salim Bank Central Asia (BCA) 52,767
6 Siti Hardijanti Rukmana Yakin Makmur (Yama) 155
7 Hasjim Djojohadikusumo Papan Sejahtera 216,98
8 Njoo Kok Kiong Papan Sejahtera 108,49
9 Honggo Wendratmo Papan Sejahtera 108,49
10 Andy Hartawan Sardjito Baja Internasional 32,66
11 Soeparno Adijanto Bumi Raya Utama 24,81
12 Mulianto Tanaga Indotrade 15,31
13 Philip S. Widjaja Mashill 14,90
14 Ganda Eka Handria Sanho 4,41
15 Nirwan Bakrie Nusa Nasional 3.006,16
16 Husudo Angkosubroto Sewu Internasioanal 209,20
17 Iwan Suhardiman Tamara 35,61
18 The Ning Kong Baja Internasional 45,14
19 The Tje Min Hastin 139,79
20 Samsul Nursalim BDNI 28.408,00
5 Riyan Kiryanto, Agenda Tersisa Pasca-BPPN, Suara Pembaruan, 27 Februari 2004.
Position Paper Penyelesaian Hukum Kasus BLBI
Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org)
12
21 Bob Hasan BUN 5.341,00
22 Usman Admadjaja Danamon 12.533,00
Sumber : Koran Tempo, 15 April 2004 dan Kompas, 1 Mei 2004
Daftar Obligor yang belum memenuhi kewajibannya
No Nama Pemegang Saham Bank Nilai Utang
(dalam miliar)
1 Atang Latief Indonesia Raya 325,46
2 James Januardy
Adissaputra Januardy
Namura Internusa 123,04
3 Ulung Bursa Lautan Berlian 615,44
4 Lidia Mochtar Tamara 202,80
5 Omar Putirai Tamara 190,17
6 Marimutu Sinivasan Putera Multikarsa 1.130,61
7 Kaharudin Ongko BUN 8.348,00
8 Samadikun Hartono Modern 2.663,0
Sumber: Koran tempo 15 April 2004, /BPPN, kompas, 1 Mei 2004.
Daftar bankir yang dilimpahkan ke Tim Pemberasan
No Nama Pemegang Saham Bank Perjanjian Nilai Utang
(dalam miliar)
1 Atang Latief Indonesia Raya APU 325,46
2 James Januardy
Adissaputra Januardy
Namura Yasonta APU 123,04
3 Ulung Bursa Lautan Berlian APU 615,44
4 Lidia Mochtar Tamara APU 202,80
5 Omar Putirai Tamara APU 190,17
6 Marimutu Sinivasan Putera Multikarsa APU 1.130,61
Sumber: Koran tempo 18 Oktober 2004.
Daftar Bankir Yang diserahkan ke Kepolisian
No Nama Pemegang Saham Bank Perjanjian Nilai Utang
(dalam miliar)
1 Baringin Pangabean
Joseph Januardy
Namura Internusa APU 158,93
2 Santosa Sumali Metropolitan APU 46,55
3 Fadel Muhammad Intan APU 93,28
4 Santosa Sumali Bahari APU 295,05
5 Trijono Gondokusuma PSP APU 3.3031,11
6 Hengky Wijaya
Taony Tanjung
Tata APU 461,99
7 I Gde Dermawan
Made Sudiarta
Aken APU 680,89
8 Tarunojoyo Nusa
David Nusa Widjaya
Umum Servitia APU 3.336,44
9 Kaharudin Ongko BUN MRNIA 8.348,00
Position Paper Penyelesaian Hukum Kasus BLBI
Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org)
13
10 Samadikun Hartono Modern MRNIA 2.663,0
Sumber: Koran tempo 18 Oktober 2004.
BLBI Pasca BPPN
Dalam Laporan kepada Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI tanggal 12 Februari
2004 , Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyatakan, setelah bubar nanti BPPN mewariskan
1.361 kasus hukum, meliputi 447 debitor dengan nilai utang Rp 25 triliun. Mayoritas kasus itu
menyangkut persoalan aset. Diakui oleh BPPN, pihaknya tidak mampu menyelesaikan kasuskasus
hukum tersebut, karena kasusnya banyak dan jadual penyelesaian di pengadilan lama.
Dari 1.361 kasus hukum tersebut, rinciannya adalah sebesar 178 kasus (13%) dimenangkan
BPPN, 56 perkara (4%) BPPN dalam posisi kalah dan sebanyak 1.100 kasus (81%) masih dalam
proses di berbagai tingkat peradilan baik proses banding maupun kasasi. 6
Dari dana Rp 600 triliun yang disuntikkan pemerintah ke perbankan pascakrisis moneter, sampai
dengan Oktober 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah mengembalikan
Rp152,4 triliun. Itu terdiri dari setoran tunai Rp107,167 triliun, obligasi Rp14,994 triliun, tunai
non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp9,7 triliun, dan obligasi daur ulang
(recycled bonds) Rp20,541 triliun.
Dari obligasi yang sudah ditarik BPPN sebesar Rp20,54 triliun ada yang disuntikkan kembali ke
Bank Internasional Indonesia (BII) dalam rangka penyehatan perbankan sebesar Rp18,67 triliun.
Selain itu, ada juga disuntikkan untuk Bank Permata dalam rangka merger.
Sedangkan untuk tunai non-APBN, digunakan Rp2,73 triliun untuk penyertaan tunai ke dalam
bank hasil merger Bank Permata. Selain itu sebesar Rp2,96 triliun merupakan pendapatan lainlain,
yaitu iuran premi penjaminan dan pengembalian kupon obligasi dan dana pihak ketiga
(DPK). Mengenai peran BPPN dalam pemulihan ekonomi, Syafruddin dalam penjelasan
tertulisnya mengungkapkan bahwa bank di bawah BPPN berada dalam keadaan sehat setelah
melalui proses penyehatan perbankan. Itu terlihat dari rasio kecukupan modal (capital
adequacy ratio/CAR) yang berada di atas 8%, rasio kredit bermasalah (non performing
loans/NPL) di bawah 5%, dan rasio antara dana pihak ketiga dan kredit yang disalurkan (loan to
deposit ratio/LDR) yang mencapai rata-rata 42%.
Dengan perincian yaitu Bank Niaga per September 2003 memiliki CAR 12,07%, NPL 2,63%, dan
LDR 67,27%. Bank Danamon: CAR 25,34%, NPL 5,06%, LDR 68,51%. Bank Lippo: CAR 23,58%, NPL
2,25%, LDR 20,80%. BII: CAR 24,49%, NPL 2,10%, LDR 30,63%. Bank Permata: CAR 10,10%, NPL
3,54%, LDR 40,70%, dan BCA: CAR 35,40%, NPL 2,39%, LDR 22,74%.

http://infoblbi.com/files/200805211715470.menu%20dokumen%20kajianhukumkasusblbi.pdf

SBY Tersandera Oleh Kasus Hukum & Ekonomi

Jakarta  - KIC : Survey Jaringan Suara Indonesia (JSI) mengumumkan hasil penelitiannya. Dalam  riset yang dirilis lembaga survei  ini, disebutkan bahwa pemerintahan SBY-Boediono memuaskan.
Ini tentunya berbeda jauh dengan survei lembaga riset lain yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa legitimasi pemerintahan SBY melorot tajam.
Sebagai perbandingan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis bahwa citra SBY turun hingga 40 persen. Hal ini disebabkan SBY tidak bekerja sesuai harapan. SBY dianggap gagal mengelola perekonomian, menegakkan supremasi hukum, menguatkan kekuatan diplomasi luar negeri, dan menegakkan demokrasi.
JSI menyatakan, berdasarkan penelitian mereka terakhir pada bulan Oktober 2011, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY-Boediono masih cukup tinggi. Hasil survei mendapati terdapat 53,2 persen responden yang menyatakan sangat puas atau cukup puas pada SBY, dan terdapat 44,8 persen responden yang menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap Boediono.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan hasil-hasil survei JSI sebelumnya, terlihat adanya tren penurunan. “Sejak Januari 2010 sampai Oktober 2011, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan wakil presiden terus mengalami penurunan. Angka kepuasan pada Januari 2010 sebesar 70 persen, Oktober 2010 sebesar 62 persen, dan Oktober 2011 ini tinggal 53,2 persen,” kata Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia, Widdi Aswindi, dalam konperensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 23 Oktober 2011.
Survei JSI mengangkat tema ‘Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan SBY dan Preferensi Pilihan Parpol dan Presiden’ itu, publik secara aktual menilai bahwa pemerintahan SBY dan Boediono masih belum bisa keluar dari persoalan ekonomi dan hukum. Pencapaian pemerintah di dua bidang itu, jelas Widdi, dinilai masyarakat masih buruk.
Porsi terbesar ketidakpuasan publik pada sektor hukum, menurut Widdi, adalah pada kasus-kasus korupsi, yakni mencapai angka 61,8 persen. Ada pula kasus-kasus spesifik yang mendapat perhatian dari masyarakat.
“Kasus yang menyita publik dan secara langsung dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan adalah kasus Century mendapat porsi 73,1 persen, kasus suap Wisma Atlet SEA Games 65,1 persen, dan kasus kecelakaan kapal di sejumlah perairan 61,9 persen. Kasus-kasus tersebut dianggap tidak ditangani dengan baik dan tuntas,” papar Widdi.
Berbagai kasus itu, dia melanjutkan, diperparah dengan tidak terealisasinya janji kampanye SBY dan Boediono pada pemilu 2009. Semua hal itu semakin melemahkan kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY dan Boediono. JSI mencatat, dari 15 janji kampanye SBY-Boediono, setidaknya delapan di antaranya memperoleh angka merah karena tidak terealisasi.
Kedelapan janji kampanye SBY-Boediono yang tidak terealisasi itu, kata Widdi, adalah soal pemeliharaan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan daerah, pembangunan perumahan rakyat dan rusun, reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan pengentasan pengangguran.
Lebih jauh, Widdi menjelaskan, walaupun mayoritas publik, yakni 55,5 persen, masih meyakini kemampuan Presiden SBY dalam menangani persoalan bangsa, namun 50,4 persen di antara mereka terlanjur kecewa dengan harapan yang kadung mereka selamatkan pada pemerintah selama dua tahun terakhir ini.
“Selama dua tahun terakhir, duet SBY-Boediono tidak memiliki tim kerja yang kuat dalam kabinet. Sekitar 43,7 persen responden beranggapan, anggota kabinet yang dilantik pada 2009 tidak layak menduduki posisinya,” ujar Widdi.
Kesimpulan itu ditarik berdasarkan hasil survei JSI yang dilaksanakan pada 10-15 Oktober 2011, dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Survei menggunakan teknik multistage random sampling dengan wawancara tatap muka langsung dan menggunakan kuesioner. Margin of error adalah 2,9 persen. “Intinya, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pemerintah, untuk mengantisipasi tantangan ke depan,” ucap Widdi.

http://www.koruptorindonesia.com/archives/9174

Analisis dan Dampak dari Kasus Dana Korupsi Bank Century

BAB I

PENDAHULUAN

1.1             Latar belakang

Kasus korupsi dana bailout (dana talangan) Bank Century sebesar 6,76 triliun ternyata membawa dampak terhadap berbagai sektor, khususnya stabilitas politik dan perekonomian di Indonesia, terlebih setelah hasil audit BPK menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pidana dalam kasus ini, diantaranya unsur kerugian Negara, pelanggaran undang-undang, dan ditemukannya bukti kuat rekayasa kebijakan yang sengaja dirancang untuk penyelamatan Bank Century.

Isu kasus ini berkembang menjadi isu kasus yang berbau politik, hal ini disebabkan karena dalam pengambilan kebijakan kasus Bank Century melibatkan banyak pejabat Negara, termasuk orang nomor satu di Indonesia, tentu hal ini akan membawa banyak opini negatif dari masyarakat, dan dampak tersebut berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia, mengingat bahwa stabilitas politik di suatu negara akan mempengaruhi keadaan perekonomian Negara tersebut.

Menurut Maswadi Rauf (Guru Besar ilmu Politik FISIP UI) opini publik yang berkembang di dalam masyarakat sudah menjurus ke arah tuduhan bersalah, sehingga pejabat-pejabat yang terkait harus diganti, pemerintah seharusnya tidak melakukan serangan balik dengan mengatakan tuduhan tersebut sebagai fitnah atau bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan, tuduhan balik ini justru tidak membantu menenangkan masyarakat.

Tidak hanya itu saja, opini masyarakat makin berkembang ketika kasus ini dikaitkan antara kasus persengketaan antara 2 lembaga penegak hukum yaitu KPK dan Kepolisian, banyak masyarakat yang makin beranggapan negatif pada pemerintah, ini diperkuat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya bahwa segala tuduhan dan isu yang dituduhkan pada dirinya dan pemerintah bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahannya, dengan melihat tindakan pembelaan tersebut membuat masyarakat makin beranggapan negatif, karena masyarakat merasa pemerintah tidak terfokus untuk memecahkan masalah, yang ada malah saling menyalahkan antara dua kubu yang berbeda persepsi dalam pandangan kasus bank century ini.

Terlebih persepsi publik makin beragam ketika buku yang berjudul “Membongkar Gurita Cikeas Dibalik Skandal Bank Century”  karangan George Aditjondro diterbitkan, buku tersebut berisi data-data sekunder yang mengarahkan bahwa skandal Bank Century ini memang didalangi oleh pejabat tingggi pemerintah.

Berbagai isu kasus ini terus bergulir hingga sekarang, dan hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia pada tahun 2010 ini, maka dalam makalah inilah kami akan mencoba menganalisis bagaimana kasus Bank Century ini dapat terjadi, dan perkiraan dampaknya terhadap stabilitas politik serta  perekonomian Indonesia.  

1.2             Rumusan Masalah

a.       Apa sajakah pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang mengindikasikan bahwa telah terjadi kasus korupsi pada Bank Century?

b.      Seperti apakah kasus Bank Century ini dilihat dari sudut pandang Buku “Membongkar Gurita Cikeas Dibalik Skandal Bank Century”?

c.       Bagaimanakah perkiraan dampak dari kasus Bank Century  pada stabilitas politik dan perekonomian Indonesia?

1.3             Maksud dan Tujuan

a.       Mengindentifikasi segala bentuk pelanggaran dan tindakan  korupsi dalam kasus ini.

b.      Untuk menganalisis bagaimana kasus Bank Century dilihat dari penelitian George aditjondro.

c.  Untuk menganalisis dampak apasajakah yang mungkin terjadi pada keadaan politik dan perekonomian Indonesia akibat kasus korupsi dana Bank Century.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sekilas Sejarah Bank Century

Berdasarkan data yang kami gunakan, sejarah Bank Century berawal dari didirikannya pada tahun 1989, hingga 20 November 2008 dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai “Bank Gagal yang berdampak sistemik” berikut ini adalah ringkasan dimana Bank Century Mulai didirikan hingga Bank tersebut dinyatakan Bank Gagal oleh Bank Indonesia.

No	Tanggal	Keterangan
1	30 Mei 1989	PT Bank Century Tbk didirikan berdasar akta No. 136 tahun 1989 yang dibuat oleh notaris Lina Laksmiwardhani.
2	12 Juli 1989	Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C.2-6169.HT.01.01.TH 89
3	16 April 1990	Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.462/KMK.013/1990.
4	2 Mei 1991	Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 284/Not/1991
5	22 April 1993	Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR.
6	16 April 2004	Dalam pertemuan dengan Bank Indonesia manajemen Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk.
7	21 Mei 2004	Bank, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dengan Bank Century
8	7 September 2004	Bank mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM dalam rangka merger dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004
9	24 Oktober 2004	Para pemegang saham PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk telah menyetujui penggabungan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-masing dengan Akta No.155 dan No.157 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, notaris di Jakarta.
10	28 Desember 2004	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004 menyetujui perubahan nama PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk
11	29 Juni 2005	Anggaran Dasar Bank Century dirubah yang terakhir kalinya sesuai Akta No. 159 tahun 2005, dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S.E, notaris di Jakarta
12	29 Desember 2005	Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia.
13	6 Nopember 2008,	PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.
14	13 Nopember 2008	PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut
15	14-20 November 2008	Transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008
	20 Nopember 2008	Berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengara berdampak sistemik.
	21 Nopember 2008	Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

       Bank Century telah tiga kali berganti status oleh Bank Indonesia yaitu ketika pada tanggal 29 Desember 2005 Bank Century dinyatakan sebagai Bank dalam pengawasan  Intensif, kemudian pada tanggal 6 November 2008 Bank Century ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 20 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal yang ditenggara berdampak sistemik. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh banyak kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perbankan Bank Century, untuk lebih jelasnya berikut skema perubahan status Bank Century beserta penyebabnya :

Skema Status Bank Century

Merger 28 Des 2008

Bank Danpac Chinkara Capital 55%

Status

Bank dalam Pengawasan Intensif 29 Desember 2005

·      Praktek merugikan, menukar SSB senilai USD 75juta dan cash USD 60 juta dengan (total USD135juta) dengan SSB lain seharga USD 57,48 juta. ·      CAR negative (-132,58%) ·      Pelanggaran BMPK, pelanggaran PDN ·      Kredit macet senilai Rp 356 miliar ·      Pengumpulan investasi dana tetap oleh PT Antaboga Delta Sekuritas (PT. ADS)

2 thn 10 bln

Bank Gagal ‘ditengarai’ berdampak sistemik 20 November 2008

·      13 November 2009 kalah kliring ·      Tanggal 14 dan 18 November diberikan pengucuran FPJP sebesar Rp 502,07 miliar dan Rp 187,32 miliar, total sebesar Rp 689,39 miliar. ·      Tanggal 20 November 2008 kondisi likuiditas terus memburuk, CAR turun dari koreksi per-31 Oktober dari positif 2,35 % menjadi negatif 3,53%.

Bank dalam Pengawasan Khusus 6 Nopember 2008

·      Sejak Oktober 2008 Century berkali-kali melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) ·      Likuiditas Bank Terus memburuk sejak BI meminta pemilik melunasi SSB Valas yang jatuh tempo dan pemilik tidak mampu memenuhi komitmen. ·      Perhitungan CAR per 30 September melorot dari 14,76% menjadi 2,35%.

14 hari

Masalah

BANK CENTURY

Bank Picco Chinkara Capital 67%

Bank CIC Chinkara Capital 17% Antaboga (ADS) 6%

2.2 Indikasi korupsi Pada Kasus Bank Century

Dalam indikasi kasus korupsi ini, kami mengambil sumber dari hasil audit BPK yang diserahkan kepada DPR tanggal 20 November 2009, hasil audit ini memaparkan temuan yang sangat penting yaitu 8 penemuan. Sejak meleburnya 3 bank ke dalam Bank Century dan penggelapan dana bank tersebut. Dalam audit ini BPK menginformasikan bahwa penyelamatan Bank Century adalah keputusan keliru, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap bank century sangat beresiko untuk diselewengkan.

Berikut ini hasil audit BPK yang mengindikasikan adanya pelanggaran aturan dan beberapa catatan korupsi :

1)      Terkait Merger 3 Bank

2)      Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP)

3)      Terkait pengambilan keputusan KKSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS)

4)      Penyalahgunaan dana FPJP dan PMS

Kami paparkan satu persatu indikasi Korupsi di dalam Bank Century :

1.      Terkait Merger 3 Bank

Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI

diduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:

a)    Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR.

b)  Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test.

c)  Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.

d) Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer.

Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:

a)  Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI.

b)  Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.

c)  BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam

                        Skema merger.

d) Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil pemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yang signifikan.

e)  Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancer dengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan).

Terkait dengan beberapa catatan temuan di atas, dapat dibuat daftar indikasi korupsi sebagai berikut:

Daftar Pelanggaran Terkait Proses Penggabungan 3 Bank

No	Tindakan	Unsur Korupsi		Aktor	Keterangan
	Temuan 1
1	Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 27 November 2001 yang menyetujui Akuisisi Chinkara atas Bank Picco dan Bank Danpac.		Melanggar aturan SK Direksi BI No.21/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum.	Keputusan ditandatangani: 1)        Anwar Nasution (AN) selaku Deputi Gubernur Senior dan 2)        SCF, Direktur Direktorat. Pengawasan Bank1 (DPwB1). Yang menyetujui: 1)        Aulia Pohan, Deputi Gubernur 2)        SCF	Persyaratan yang tidak dipenuhi Chinkara: 1)   Belum ada publikasi rencana akuisisi di media massa. 2)   Chinkara baru didirikan tanggal 8 Oktober 1999 sehingga belum dapat menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut. 3)   Rekomendasi dari negara asal tidak secara jelas menginformasikan performance perusahaan.
	Temuan 2
2	Peneribitan surat izin akuisisi 5 Juli 2002 tidak mengindahkan temuan indikasi transaksi SSB fiktif yang melibatkan Chinkara.		Melanggar aturan SK Direksi BI No.21/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.	Surat izin ditandatangani: MHS, Deputi Gubernur BI Disetujui: AA, Direktur Diretorat Pengawasan Bank (DPwB1). Rafat Ali Rizvi (RAR), pemilik Chinkara	Direktor at Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) telah mengirim memorandum terkait hal ini sebanyak 2 kali (tanggal 28 November 2001 dan 19 Maret 2002) kepada Direktorat Hukum (DHk). Tim Pemeriksa dan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) menemukan penyimpangan pembelian SSB Credit Link Notes) CLN Hypovereins Bank senilai USD 25 juta yang melibatkan Chinkara.
	Temuan 3
3	Penarikan tim On-site Supervision Presence (OSP) yang melaporkan kondisi permodalan Bank CIC yang berada di bawah 8% (CAR) dengan alasan tidak ada term of reference (TOR).		Melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/25/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada BPPN.	Yang seharusnya membuat TOR: SAT, Direktur DPwB1. HIZ, Tim Pengawas BI pada Bank CIC	Keterangan JKM (mantan anggota OSP) bahwa dari laporan hasil pemeriksaan pemodalan Bank CIC tidak mencapai 8% hingga berakhirnya masa penempatan sebagai Special Surveilence Unit (SSU). Penempatan CIC sebagai SSU dimulai sejak 26 Maret 2002 hingga September 2002, diperpanjang hingga Desember 2002.
	Temuan 4 : Berbagai Masalah sebelum Merger
4	Setelah status SSU, tahun 2003: ·      Pembelian CLN sebesar USD 75juta yang tidak memiliki rating notes. ·      Pencatatan ROI-LOAN tidak sesuai standar akuntansi.		Melanggar aturan SK Direksi BI No.21/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.	RAR, pemilik Chinkara	Setelah adanya temuan-temuan ini persetujuan akuisisi tetap tidak dibatalkan. Terjadi pembiaran oleh BI.
	Periode 2003: ¨    Terdapat SSB beresiko tinggi sehingga CAR menjadi negatif. ¨    Pembayaran GSM 102 ¨    Penarikan DPK dalam jumlah besar, bank mengalami kesulitan likuiditas. ¨    Adanya biaya-biaya fiktif pada Bank CIC. ¨    Pada Bank Picco Terdapat utang Texmaco yang\ dikonversi menjadi MTN pada Dresdner Bank dianggap macet. ¨    Pemberian kredit dan letter of credit (L/C) fiktif (tidak ada realisasi eksporimpor). ¨    Terlibat di dalam rencana penyelewengan dana penjaminan PL-416.		SK Direksi BI No.21/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum. UU Perbankan UU Anti-Korupsi	Terkait SSB beresiko: v Pemilik Bank Terkait kredit dan L/C fiktif: v PT. Paramitra Langgeng Sejahtera (PLS) / Induk Koperasi Tahu-Tempe (Inkopti), PT. Upaya Makmur Sejahtera (UMS), PT. PLS Inkud. v 4 perusahaan yang dimiliki karyawan Robert Tantular v RIK dengan angunan L/C BNI Palsu. Terkait indikasi penyelewengan Dana penjaminan PL-416B: v INKUD (Induk Koperasi Unit Desa) v INKOPTI (Induk Koperasi Tahu-Tempe) v IKKU-DMI (Induk Koperasi Kesejahteraan Umat – Dewan Masjid Nasional)	Penempatan pada SSB CLN-ROI yang non-rating dikategorikan macet sebesar USD 127 juta, sebesar USD 50 juta diantaranya fiktif. Total biaya fiktif sebesar 15,845 miliar dan USD 1,05 juta. Total kredit dan L/C fiktif sebesar Rp 727,911 miliar dan USD 91,79 juta. Terkait indikasi penyelewengan Dana penjaminan PL-416B, indikasi kerugian negara sebesar USD 17,28 juta.
	Temuan 5
5	Rapat Komite Evaluasi Perbankan (KEP) 3-4 Juli 2003 merekomendasikan soal SSB Bank CIC (USD 127 juta) yang semula dianggap macet menjadi lancar.		Melanggar Peraturan Dewan Gubernur BI (PDG) No. 3/1/PDG/2001 tentang Organisasi Sektor Perbankan.	Rekomendasi ini disampaikan oleh SAT, Direktur DpwBI. Hanya diputuskan di level deputi Gubernur Senior, AN dan Deputi Gubernur, AP.	Rekomendasi KEP didasarkan karena SSB Belum jatuh tempo, bukan berdasarkan rating notes dari SSB. Keputusan ini disertai manipulasi SAT atas disposisi Gubernur BI (BA) dan Deputi Gubernur (MI).

2.      Penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK).

BC kemudian menyurat ke Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan tembusan ke

Direktorat Pengawasan Bank (DPBI) untuk mengajukan kepada BI fasilitas repo aset. Surat ini dilayangkan 2 kali, yaitu:

ü  Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun (pengajuan fasilitas repo aset).

ü  Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp 1 triliun (menyampaikan tambahan data aset kredit).

Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP (posisi 30 September 2008) sebesar positif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP.

Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP.

Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008. BI kemudian menyetujui pemberian fasilitas FPJP kepada Bank Century per-tanggal 14 November 2008 yaitu sebesar Rp 689,39 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

§  Tanggal 14 November 2008 dicairkan sebesar Rp 356,81 miliar

§  Tanggal 17 November 2008 dicairkan sebesar Rp 145,26 miliar

§  Tanggal 18 November 2008 dicairkan sebesar Rp 187,32 miliar

Kronologi

No	Tanggal	Peristiwa	Keterangan	Catatan Penting
1	30 Oktober 2008	Surat dari ZA, Direktur DPBI kepada Gubernur BI, Boediono (BO) dan Deputi Gubernur Bidang 6, SCH. No. 10/GBI/DPB1/Rahasia tertanggal 30 Oktober 2008.	BC tidak memenuhi syarat menerima FPJP karena memiliki masalah struktural: §   masalah likuiditas akibat penarikan dana nasabah. §   Insolvent, CAR 2,02%. §   FPJP hanya akan efektif untuk sementara waktu.
2	31 Oktober 2008	Deputi Gubernur, SCF memberikan disposisi.	Disposisi ini menyebutkan bahwa” sesuai dengan pesan Gubernur Bank Indonesia (GBI) tanggal 31/10 masalah Bank Century harus dibantu dan tidak boleh ada bank gagal untuk saat ini...”.
3	3 November 2008	ZA, Direktur DPBI mengirim catatan (No. 10/74/DpG/DPBI/Rahasia ditujukan kepada DpG SCF.	Catatan ini menyimpulkan bahwa BC tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh FPJP. CAR posisi September 2008 hanya 2,35% (di bawah 8%).	ZA merujuk pada PBI No. 10/26/ PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. ZA mengusulkan agar keputusan di bawa ke RDG, agar mengundang HAW dan RT sebagai pemegang saham.
4	4 November 2008	ZA meminta BC menyelesaikan pembayaran SSB yang jatuh tempo.	SSB valas yang jatuh tempo 30 Oktober 2008 sebesar USD 11 juta dan 3 November sebesar USD 45juta.
5	5 November 2008	RDG BI yang memutuskan BC berstatus dalam pengawasan khusus (special surveilence unit/SSU).	Sebab: ª    BC memiliki masalah likuiditas yang mendasar. ª    BC mengalami penururan CAR pada September 2008 dari 14,76% menjadi 2,35%. RDG memberikan arahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), DPB1, DPB2 dan DPB3 untuk: Mengkaji persyaratan FPJP terkait aset kredit, pengajuan modal minimum dan melakukan simulasi.	RDG dihadiri oleh: Seluruh Anggota Dewan Gubernur BI (BO, MSG, HAS, SCF, SBR, BM dan AM) kecuali MGH. Pimpinan direktorat: AFU (DHk),ZA (DPB1),WY (DPI) HK (DPBI),ESY (DPM), SS (DASP), DMK dan DVG (DPSHM) dan HA (DPNP). Catatan: hasil laporan bulanan bank umum, diketahui bahwa untuk posisi September 2008, CAR berkisar antara 10,39% - 476,34% dan rata-2 CAR sebesar 34,6%.
6	13 November 2008	RDG memutuskan untuk merubah PBI No. 10/26/PBI 2008 tertanggal 30 Oktober 2008.	Dalam kondisi mendesak BI dapat mengubah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) dan menambahkan Pasal 4A. Perubahan yang dilakukan: ©    Mengubah CAR minimum positif dari sebelumnya minimum 8%. ©    Memperpendek kolektibilitas aset kredit lancar dari 12 bulan menjadi 3 bulan. ©    Bukan kredit konsumsi kecuali KPR. ©    Bukan kredit kepada pihak terkait Bank. ©    Aset kredit yang memiliki angunan. ©    Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan angunan yang berkekuatan hukum.	Isi Pasal 4A: kondisi dimana kesulitan likuiditas bank jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan contagion efek pada sistem keuangan dan perekonomian. Di dalam risalah rapat ini juga dicatat pembicaraan antara MSG, HA, SCF dan BR.
7	14 November 2008	RDG memutuskan persyaratan minimum CAR positif dan mengganti PBI lama dengan PBI baru yang efektif berlaku sejak 14 November 2008.	PBI ini juga diputuskan bersifat sementara. PBI No. 10/26/PBI/2008 diganti menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008

Catatan:

Ø  Dirubahnya PBI No.10/26/PBI/2008 menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008 terlihat sangat mendesak dengan alasan “tidak boleh ada bank gagal untuk saat ini”, mengutip Deputi Gubernur SCF.

Ø  Terkesan, meskipun kebijakan ini didasarkan pada kondisi mendesak untuk menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian akan tetapi diarahkan untuk memuluskan BC menerima kucuran dana FPJP. Hal ini juga diperkuat dengan jomplangnya kondisi BC dengan rata-rata kondisi Bank Umum lainnya, berdasarkan Hasil Laporan Bulanan Bank Umum, diketahui bahwa untuk posisi September 2008, CAR berkisar antara 10,39% - 476,34% dan rata-2 CAR sebesar 34,6%.

Ø  Dengan demikian, pengucuran dana ini terkesan dipaksakan.

Ø  Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008.

Indikasi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang

            Terkait dengan perumusan keputusan di tingkatan BI, dapat dirinci beberapa dugaan pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut :

Indikasi Korupsi Terkait Pemberian Dana FPJP

No	Tindakan	Unsur Korupsi	Aktor	Keterangan
1	Terkait Perubahan PBI
	Memberikan arahan perubahan PBI tentang FPJP untuk Bank Umum.	Favoritism Melanggar prinsip kehatian di dalam perbankan.	Seluruh Anggota Dewan Gubernur BI Yang mendorong: MSG, MDH, SCF, SBR	Berdasarkan RDG tanggal 5 November 2008 dan RDG 14 November 2008. PBI No.10/26/PBI/2008 baru berumur 2 minggu sebelum dirubah menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008. Terlihat sangat mendesak dengan alasan “tidak boleh ada bank gagal untuk saat ini”, mengutip Deputi Gubernur SCF. Dugaan favoritism karena BC merupakan penyimpangan dari kondisi CAR Bank umum yang lain. Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008.
2	Pengucuran Dana FPJP
	Pemberian FPJP: Tidak berdasarkan pada CAR yang sebenarnya (negatif) Tidak mengindahkan kondisi aset kredit yang dijaminkan.	Melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang sudah efektif berlaku pada hari yang sama dengan penandatanganan FPJP.	ADG: SCF, BM Pihak lain yang mendorong: ESY (DPM)	CAR BC negatif (-3,53%) pada 31 Oktober 2008. FPJP berdasar pada posisi CAR 31 September 2008 yang positif 2,35%. BI seharusnya mengetahui ada SSB yang jatuh tempo pada 30 Oktober 2008 sebesar USD 11 juta dan 3 November sebesar USD 45 juta yang beresiko menurunkan CAR menjadi negatif sehingga tidak memenuhi syarat sesuai PBI.

3.      Terkait pengambilan keputusan KSSK

Terhadap surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tertanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal dan Penetapan Tindak Lanjutnya, Departemen Keuangan dan LPS melakukan rapat konsultasi KSSK pada tanggal 14, 17, 18, 19 dan 20 November 2008. KSSK kemudian mengadakan rapat pada tanggal 21 November 2008. Rapat didahului dengan presentasi dari BI. Pada rapat ini banyak pihak yang tidak setuju dengan argumentasi BI yang menyatakan Bank Century akan berdampak sistemik.

Dalam pengambilan keputusan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal yang berdampak sistemik dinilai bahwa BI dan KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik BC, dalam menetapkan status ini dalam MOU disepakati bahwa status ini harus memenuhi 4 kriteria, yaitu aspek institusi keuangan, aspek pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil, akan tetapi BI hanya mengukur aspek institusi keuangan saja secara kuantitatif dan hasilnya adalah peran fungsi Bank Century relatif kecil dalam sector-sektor perekonomian, sehingga BI menambahkan saru faktor lagi, yaitu aspek psikologi pasar. Dengan memunculkan aspek ini, penentuan terhadap 3 indikator lain berdasarkan MOU dilakukan secara kualitatif. Dengan berdasarkan aspek ini, BI mengambil kesimpulan; ”bahwa akan terjadi ketidakpastian yang tinggi terutama terhadap psikologi pasar masyarakat yang selanjutnya dapat memicu gangguan/ketidakpastian di pasar keuangan dan system pembayaran”.

Rapat tersebut dihadiri oleh ketua KSSK yaitu menteri keuangan, Gubernur BI selaku anggota KSSK, dan Sekertaris KSSK, rapat tersebut memutuskan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal yang berdampak sistemik, dan penanganannya diserahkan pada LPS, akan tetapi kondisi Bank Century makin memburuk selama periode November 2008, sehingga BI mengeluarkan data baru mengenai kebutuhan dana untuk penyertaan modal sementara (PMS) LPS untuk penyelamatan Bank Century.

Dana PMS kemudian membengkak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun. Kemudian dana ini disalurkan dalam 4 tahap, akan tetapi dalam penyaluran dana ini dan munculnya data kebutuhan PMS tambahan yang sangat besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa BI dan KSSK tidak memberikan informasi sesungguhnya mengenai resiko penurunan CAR (keadaan BC) yang disebabkan oleh penurunan kualitas asset yang seharusnya diketahui lebih awal oleh BI.

Legalitas Keputusan KSSK

Terkait dengan penyaluran dana yang diputuskan oleh KSSK yang Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) pada 15 Oktober 2008. Dalam Perpu ini diatur soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

Terkait dengan hal ini, Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 18 Desember 2008 telah memutuskan agar pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang JPSK. Artinya KSSK telah berjalan dengan tanpa persetujuan penuh oleh DPR RI. Dengan demikian, otoritas atau kewenangan KSSK sebenarnya belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat secara konstitusional, sehingga segala keputusan yang dihasilkan juga masih dapat dipertanyakan.

Terkait dengan pengucuran dana ke Bank Century, jika mengacu pada persetujuan DPR RI, sejumlah Rp 2,88 triliun masih disalurkan oleh LPS tanpa dukungan pengesahan atau persetujuan DPR atas dasar KSSK.

4.     Terkait Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS

     Adanya penarikan DPK oleh pihak terkait Bank Century sebesar Rp 938,654 M

     Adanya unsur penggelapan dana kas Valas sebesar USD 18 Juta dengan masing-masing sebesar 2 M untuk Dewi Tantular dan Robert Tantular

2.3 Kasus Bank Century dari sudut pandang Buku Geoge Aditjondro

Kasus bank Century memang menarik banyak pihak untuk berargumen, karena kasus ini berkembang akibat terlibatnya nama-nama pejabat tinggi Negara, sebut saja wapres Boediono, dan menteri keuangan Sri Mulyani, hal tersebut menuai banyak protes di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, mereka menilai bahwa pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan kasus ini, apalagi dengan sikap presiden SBY yang terkesan lamban dan pandang pilih, hal ini dibuktikan dengan kasus lain yang menimpa bibit-chandra, dan kasus arthalita suryani yang sekarang dipenjara dengan sel bintang lima.

Sikap lamban dan pandang bulu presiden SBY juga dikritik oleh seorang penulis yang menulis buku yang berjudul “membongkar gurita cikeas dibalik skandal bank century”, buku yang ditulis oleh Geoge Aditjondro itu menuai banyak protes dari kalangan pemerintah, hal tersebut dikarenakan dalam isi buku itu disebutkan bahwa pak Presiiden SBY diindikasikan memiliki keterlibatan dengan kasus pengggelapan uang Bank Century. Tidak hanya di dalam buku Membongkar Gurita Cikeas, banyak isu yang menyebar di masyarakat bahwa dana Bank Century tersebut mengalir ke dana kampanye Partai Demokrat.

dalam buku tersebut diceritakan bahwa dalam skandal Bank Century pak SBY memiliki hal-hal yang mengindikasikan bahwa dirinya terlibat dalam skandal ini, salah satunya adalah Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerno yang notabene nasabah kelas kakap Bank Century adalah penyokong dana kampanye Partai Demokrat, mengingat bahwa skenario kisah kebangkrutan Bank Century sehingga Bank tersebut tidak bisa memenuhi rasio kecukupan modal dikarenakan sebelum Bank Century diambil alih oleh LPS, Hartati Murdaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerno, salah satu penerus keluarga Sampoerno telah menarik uang mereka secara besar-besaran yaitu masing-masing 321 Miliar dan 1.895 Miliar pada bulan November, dan dua orang tersebut adalah penyumbang logistic SBY dalam pemilu. Deposan kakap SBY  lainnya yang merupakan nasabah dari Bank Century yang menarik uang mereka  secara besar-besaran antara lain  PTPN Jambi, PT Sinar Mas, Jamsostek.

Dan apa hubungannya antara Boedi Sampoerno dengan keluarga Presiden?? Dalam buku tesebut disebutkan bahwa Boedi Sampoerno mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali degan keluarga Cikeas, diantaranya Boedi merupakan deposan atau penyokonng dana SBY dalam Pilpres, juga Boedi ditenggarai menjadi “salah seorag penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah Koran” (Rusly 2009;48). Koran yang disebutkan disini adalah Koran nasional yang bernama Jurnal Nasional yang merupakan media massa yang menjadi corong politik Partai SBY.

Disebutkan dalam buku tersebut bahwa pembiayaan Jurnas tersebut mencapai 1,4 Miliar per-tahun, boleh jadi media massa tersebut telah menyedot dana sekitar 150 miliar, bila dihitung dari awal SBY memulai kampanyenya saat menjadi Capres pertama, dan jumlah tersebut sama dengan jumlah yang ada dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena harus mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta atau sekitar Rp 150 milyar, dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.

            Dalam sebuah media massa disebutkan pula “ Boedi Sampoerna, nasabah terbesar Bank Century itu, memiliki seorang anak bernama Soenaryo, yang jarang memakai nama keluarga Sampoerna. Soenaryo yang sangat dipercaya dalam urusan bisnis, mendampingi ayahnya ketika ditemui Robert Tantular, yang berusaha menjual saham Bank Century kepada Boedi Sampoerna. Juga dalam pertemuan dengan Susno Duadji dan Lucas, pengacara ayahnya, Sunaryo ikut pula hadir” (Tempointeraktif, 12 Juli 2009, Rakyatmerdekaonline, 15 Nov. 2009).

Buku “ Membongkar Gurita Cikeas Dibalik skandal Bank Century” memang menyorot bagaimana kedekatan keluarga Cikeas dengan pejabat-pejabat tinggi Negara dan para pengusaha  yang menguasai sektor penting BUMN dan lainnya, pejabat-pejabat tersebut terlibat di struktur kepengurusan yayasan-yayasan keluarga Cikeas, adapula yang masuk dalam struktur kepengurusan Koran Jurnas dan tim sukses SBY saat pilpres, keadaan ini justru sangat memudahkan untuk membuat jaringan untuk kemungkinan adanya korupsi.

Buku “Membongkar Gurita Cikeas dibalik Skandal Bank Century” memang belum terbukti, buku ini memaparkan dugaan dan kemungkinan yang bisa terjadi, sebagai perbandingan dengan hasil audit BPK atas indikasi tindakan korupsi yang terjadi pada Bank Century.

2.4 Kemungkinan Dampak dari Kasus Bank Century

            Pro-Kontra dari kasus Bank Century cukup membuat heboh dimana Rp 6,7 Triliun mengalir begitu saja ke dalam Bank ini. Nyatanya hingga sekarang nasabah-nasabah masih mempertanyakan uang yang selama ini ditabung belum mendapatkan penggantian. Kenaikan jumlah uang penyelamatan untuk Bank Century banyak yang mengakibatkan banyaknya tudingan pada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan ini pada tanggal 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

            Kemungkinan lain adanya penyelewengan dana begitu besar mengalir ke kas orang-orang tertentu yang dapat merugikan Negara ini, banyak pihak yang meragukan kebenaran aliran dana untuk Bank Century karena adanya benturan politis belaka. Adanya benturan ini menyebabkan keputusan untuk menyelamatkan Bank Century dimaksudkan hanya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar dan bukan untuk menyelamatkan sistem perbankan.

Dampak yang lainnya adalah persoalan politik akan memengaruhi persepsi tingkat keyakinan investor terhadap iklim usaha yang kondusif. Dalam sektor keuangan (finansial) dampak dari kegaduhan politik dengan mudah terlihat melalui fenomena capital-outflow.Adapun bagi sektor riil, dampak dalam jangka pendek tidaklah sesensitif sektor keuangan.

Pengamat perbankan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tony Prase-tyantono mengatakan kasus yang sedang diselidiki di DPR itu dapat membuat pertumbuhan ekonomi tertahan. "Jika kasus Bank Century berakhir happy ending dan politik dalam negeri tetap stabil maka target pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar lima persen bisa terealisasi," ujarnya di Jakarta, Senin (21/12).

Dampak terhadap sektor riil juga penting diperhatikan, karena sektor ini mampu menjelaskan secara baik penyerapan angkatan kerja, kemiskinan, pembangunan ekonomi daerah, dan kesejahteraan riil masyarakat. Di Indonesia, permasalahan pengangguran dan kemiskinan menjadi target pemerintahan SBY-Boediono. Penyelesaian dua persoalan ini hanya akan terwujud apabila Indonesia memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang ditunjang oleh sistem hukum yang baik. Ketiga hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hasil bagi investor untuk menggerakkan roda perekonomian.

 

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

        Dari hasil audit BPK, BPK menemukan menemukan empat kelompok pelanggaran diantaranya, proses merger dan pengawasan BC oleh BI, pemberian FPJP, penetapan BC sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS, penggunaan dana FPJP dan PMS, juga praktik-praktik tidak sehat lainnya.

        Dalam proses merger terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran. BI diduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger. Dan terdapat praktik-praktik pelanggaran perbankan lainnya.

        Dalam pemberian FPJP, pelanggaran tejadi dimana BI mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dari semula CAR 8% menjadi CAR positif, dengan demikian perubahan PBI tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar BC mendapat FPJP.

        Keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik adalah suatu kesalahan karena BI dan KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik BC, BI hanya menggukur secara kuantitatif aindikator institusi keuangan saja, kemudian BI mneggunakan indikator psikologi pasar. Dengan memunculkan aspek ini, penentuan terhadap 3 indikator lain berdasarkan MOU dilakukan secara kualitatif. Sehingga status Bank Gagal berdampak sistemik dapat disandang oleh Bank Century

        Dalam pengggunaan dana FPJP dan PMS, banyak tindakan pelanggaran dan korupsi diantaranya,. Adanya penarikan DPK oleh pihak terkait Bank Century sebesar Rp 938,654 M, adanya unsur penggelapan dana kas Valas sebesar USD 18 Juta dengan masing-masing sebesar 2 M untuk Dewi Tantular dan Robert Tantular

        Dalam buku “ Membongkar Gurita Cikeas;dibalik Skandal Bank Century” diindikasikan bahwa presiden SBY memiliki keterlibatan cukup erat dengan kasuus Bank Century, walaupun belum bisa dibuktikan secara nyata, akan tetapi SBY memiliki hubungan yang dekat dengan nama-nama orang yang terlibat dengan kasus ini.

        Dampak dari kasus Bank Century ini bisa timbul akibat ketidakseimbangan stabilitas politik yang akan berdampak pada perekonomian, bila stabilitas pollitik tidak stabil dan begitu pula stabilitas hukum di Indonesia maka banyak investor yang mungkin saja menarik investasi mereka dari aset-aset di Indonesia, dan hal tersebut akan berdampak pada sektor riil, pengangguran, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

©      Yunus Aditjondro George, 2010. Membongkar Gurita Cikeas ; Dibalik Skandal Bank Century, Galangpress, Yogyakarta.

©      Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk Oleh BPK. (Ringkasan Eksekutif), www.antikorupsi.org.com

©      Skema indikasi korupsi kasus Bank Century (Berdasarkan Hasil Audit BPK – 20 November 2009), www.antikorupsi.org.com

©      Jajak Pendapat Kompas; Ambiguitas Publik di Century, www.antikorupsi.org.com

©      Kasus Bank Century dan Politik, www.economy.okezone.com

©      Kemelut Politik dan Stabilitas Ekonomi, www.economy.okezone.com
http://celotehhatidanpikiran.blogspot.com/2011/09/analisis-kasus-korupsi-dana-bank_25.html