SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Menurut PresidenSoeharto ialah:

“Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi ... bahwasanya pada saat sekarang bila belum menggunakan sistem tersebur, hal ini hanya bersifat sementara tetapi bila akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh ....”

B. Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia

Tanggal 14 Agustus 1950 adalah tanggal kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan setelah mendapat pengakuan kemerdekaannya. Sejak saat itu, untuk memperbaiki keadaan perekonomian dalam negeri, berbagai sistem, cara dan kebijaksanaan telah ditempuh. Hal itu ditunjang pula dengan kenaikan ekspor Indonesia sebagai akibat adanya “Korea Boom”.

Kemudian setelah Republik Indonesia kembali sebagai negara kesatuan, pemerintahmenyusun program yang disebut 'Program Banteng”. Tujuannya untuk menciptakan pegusaha pribumi Indonesia dengan mengeluarkan perundang-undangan untuk menunjang kredit. Pada tahun 1951, pemerintah menyusun Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang disebut dengan “Sumitro-Plan”. Kemudian dilajutkan dengan Rencana Lima Tahun Pertama (1955-1960). Program yang tercemin dalam Rencana Lima Tahun Pertama tersebut masih bersifat indikatif, namun sifatnya lengkap dan menyeluruh, dengan pemikiran luas dan terinci dalam tiga jilid.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Lima Tahun Pertama (1955-1960) mengalami kegagalan karena beberapa hal, kemudian dilanjutkan dengan Rencana Delapan Tahun. Sebagaimana dengan nasib Rencana Lima Tahun Pertama yang mengalami kegagalan, Rencana Delapan Tahun pun telah mengalami kegagalan.

Gejala kemerosotan ekonomi yang terjadi pada tahun 1950-1966, merupakan akibat dari sistem perekonomian yang dilaksanakan saat itu bertentangan dengan sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

C. Peranan Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem demokrasi ekonomi yang dianut Republik Indonesia yaitu terciptanya keadilan sosial dalam mencapai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan mamur. Demi terciptanya tujuan tersebut, kita harus membangun dan agar tujuan pembangunan mencapai sasaran, maka perlu disusun satu strategi pembangunan yang kemudian dituangkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN kemudian dijabarkan dalam REPELITA-REPELITA. Demi tercapainya setiap tahapan pembangunan (REPELITA), maka setiap kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN.

TRILOGI PEMBANGUNAN mengandung tiga unsur pokok yang merupakan tiga dimensi. Oleh sebab itu tiga dimensi tersebut harus dilihat dari segi-segi bidang kegiatan yang saling berkaitan, dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya.

1. Pemerataan Ekonomi, menunjukan kepada pengusaha agar mengembangkan produksi barang dan jasa di bidang yang semakin meluas di masyarakat.
2. Pemerataan, suatu pembagian hasil produksi masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan lebih adil dalam kehidupan masyarakat.
3. Stabilitas Nasional, suasana kehidupan masyarakat yang stabil merupakan syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontinue.

Daftar Pustaka

1. Sovie Nilam, Buku materi pokok Sistem Ekonomi Indonesia; 1-9; ADNI4310/3 SKS/oleh nilam Sovie, Jakarta, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, 1986.
2. Biro Perancangan Negara, “Garis-garis Besar Perencanaan Lima Tahun, 1955-1960”, Jakarta, 1956.
3. Soemitro Djojohadikusumo : Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kuliah Perdana Universitas Terbuka, PT Sinar Agafies Press, Cetakan Pertama, 1985.
4. Djamin Zulkarnain, “Perekonomian Indonesia”, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989.