Bau badan (BB) kerap membuat seseorang menjadi tidak pede. Aroma kurang
sedap yang muncul menyebabkan ketidaknyamanan baik bagi orang
bersangkutan maupun lingkungan sekitarnya.
Dalam istilah medis, bau badan disebut dibromhidrosis
(juga disebut bromidrosis, osmidrosis, dan ozochrotia) adalah bau
bakteri pada tubuh. Bakteri tersebut bertambah jumlahnya dengan cepat
karena kehadiran keringat, tetapi keringat sendiri sebenarnya tidak
berbau. Bau badan sering berhubungan dengan rambut, kaki, anus, kulit,
ketiak, alat kelamin, dan mulut.
Problem bau badan sebenarnya dapat dicegahdengan membiasakan hidup
bersih dan sehat. Inilah beberapa cara alamiah yang dapat dilakukan
untuk mengatasi problem BB:
1. Selalu kenakan baju dari bahan katun yang tidak ketat untuk membantu agar keringat menguap lebih cepat.
2.
Sepatu dan kaus kaki juga menyebabkan keringat sehingga mengeluarkan
bau. Pakailah kaus kaki dari katun dan bila mungkin kenakan sepatu
terbuka untuk membuat kaki tetap kering.
3. Bisa juga memakai bedak khusus untuk kaki sehingga membuat kaki sejuk dan bebas infeksi.
4. Untuk menghilangkan bau, rendam kaki dalam air hangat dicampur cuka putih atau garam.
5.
Latihan yoga dan meditasi membuat tubuh dan pikiran terkontrol dengan
baik. Ini akan menyebabkan sekresi hormonal menjadi terkontrol. Bila
Anda merasa semakin rileks, semakin berkuranglah stres karena bau badan.
6.
Minum banyak air. Cara ini akan membuat bagian dalam tubuh sejuk dan
memperlambat metabolisme tubuh sehingga menurunkan pengeluaran keringat.
7.
Minum air kelapa muda untuk mendinginkan tubuh. Makan lemon, jeruk,
dan semangka. Hindari makanan berbumbu, bawang merah, dan putih.
8.
Mandilah dengan sabun antibakteri. Tambahkan beberapa tetes minyak
lavender atau sandalwood untuk membuat tubuh wangi lebih lama daripada
diolesi deodoran.
9. Kelenjar keringat umumnya ditemukan di
bawah folikel rambut. Rambut ini memerangkap keringat, akibatnya bakteri
berkembang biak, sehingga timbul bau badan. Rambut di ketiak sebaiknya
dicukur untuk menghindari bau badan.
Sumber : kompas.com
05/07/12
Tips Diet Tanpa Risiko
Saat ini kita mengenal berbagai metode diet. Umumnya semua metode itu
memberi janji bahwa tubuh akan terlihat lebih langsing dalam kurun
waktu tertentu. Mungkin benar, namun lantaran terlalu bersemangat
berdiet, kita jadi tidak memperhatikan kebutuhan tubuh. Hal ini terjadi
karena program diet cenderung membatasi atau menghilangkan unsur nutrisi
tertentu, yang mungkin dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya? Seseorang yang
berdiet cenderung terlihat kurus dan tidak segar.
Agar program diet tidak berubah menjadi musibah, cermati petunjuk dengan tepat dan pastikan Anda menaati hal-hal berikut ini.
Jangan menyingkirkan golongan makanan tertentu.
Kebanyakan orang berdiet dengan cara menghindari jenis makanan tertentu yang dianggap berdampak buruk bagi tubuh. Padahal saat menjalankan program diet, tubuh kita memerlukan keseimbangan nutrisi untuk menjaga agar tubuh tetap sehat.
Tubuh kita memerlukan air, vitamin, karbohidrat, sedikit lemak, mineral, serat dan oksigen. Perhatikan kombinasi asupan Anda, dan perkaya diet dengan mengonsumsi sayuran dan buah. Pola makan ini akan membantu tubuh membangun sistem kekebalan sehingga Anda menjadi tidak mudah sakit.
Perhatikan kecukupan tubuh akan protein.
Tubuh membutuhkan 30 g. protein sehari. Daging dan susu serta produk olahan susu mengandung protein sangat tinggi, juga memiliki kandungan sodium dan lemak. Buah dan sayuran tertentu juga mengandung sedikit protein. Jenis polong-polongan, padi-padian, dan kacang-kacangan bisa membantu Anda memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh tubuh.
Jangan singkirkan semua lemak tubuh!
Tubuh kita memerlukan 50 g lemak setiap hari. Jadi Anda tidak perlu bermusuhan dengan lemak, karena lemak akan menjaga otot-otot di dalam tubuh tetap licin. Anda bisa mendapat lemak 'baik' dari kacang-kacangan, minyak zaitun atau dari alpukat.
Makanlah hanya pada saat lapar.
Kita bisa saja membatasi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi kadangkala rasa lapar menggoda kita untuk makan. Padahal, sebagaimana kita ketahui, rasa lapar tidak hanya muncul akibat tubuh membutuhkan makanan. Rasa lapar bisa dipicu oleh kondisi psikologis. Jadi, ketika rasa lapar Anda rasakan di luar jam makan utama, pastikan Anda mengemil makanan yang sehat, seperti buah dan sayuran, atau sepotong keju.
Agar program diet tidak berubah menjadi musibah, cermati petunjuk dengan tepat dan pastikan Anda menaati hal-hal berikut ini.
Tips 1:
Jangan menyingkirkan golongan makanan tertentu.
Kebanyakan orang berdiet dengan cara menghindari jenis makanan tertentu yang dianggap berdampak buruk bagi tubuh. Padahal saat menjalankan program diet, tubuh kita memerlukan keseimbangan nutrisi untuk menjaga agar tubuh tetap sehat.
Tubuh kita memerlukan air, vitamin, karbohidrat, sedikit lemak, mineral, serat dan oksigen. Perhatikan kombinasi asupan Anda, dan perkaya diet dengan mengonsumsi sayuran dan buah. Pola makan ini akan membantu tubuh membangun sistem kekebalan sehingga Anda menjadi tidak mudah sakit.
Tips 2:
Perhatikan kecukupan tubuh akan protein.
Tubuh membutuhkan 30 g. protein sehari. Daging dan susu serta produk olahan susu mengandung protein sangat tinggi, juga memiliki kandungan sodium dan lemak. Buah dan sayuran tertentu juga mengandung sedikit protein. Jenis polong-polongan, padi-padian, dan kacang-kacangan bisa membantu Anda memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh tubuh.
Tips 3:
Jangan singkirkan semua lemak tubuh!
Tubuh kita memerlukan 50 g lemak setiap hari. Jadi Anda tidak perlu bermusuhan dengan lemak, karena lemak akan menjaga otot-otot di dalam tubuh tetap licin. Anda bisa mendapat lemak 'baik' dari kacang-kacangan, minyak zaitun atau dari alpukat.
Tips 4:
Makanlah hanya pada saat lapar.
Kita bisa saja membatasi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi kadangkala rasa lapar menggoda kita untuk makan. Padahal, sebagaimana kita ketahui, rasa lapar tidak hanya muncul akibat tubuh membutuhkan makanan. Rasa lapar bisa dipicu oleh kondisi psikologis. Jadi, ketika rasa lapar Anda rasakan di luar jam makan utama, pastikan Anda mengemil makanan yang sehat, seperti buah dan sayuran, atau sepotong keju.
Cara Mengkontrol Nafsu Makan
Banyak nasihat seputar diet. Namun, satu fakta yang tak terelakkan, kita
terlalu banyak makan. Saat ini, setidaknya dua pertiga penduduk dewasa
Amerika mengalami kondisi obesitas. Jika dirata-rata, maka berat tubuh
wanita dan pria saat ini bertambah sekitar 8 kg (18 pon) dibandingkan
berat rata-rata manusia pada tahun 1970-an. Sementara itu, bagian dari
otak yang meregulasi rasa lapar—hypothalamus—belum
berevolusi sejak 30 tahun lalu. Jadi, sudah jelas bahwa ini berkaitan
dengan asupan kita. Supaya tidak bertambah lagi, Anda bisa mencoba
lakukan hal-hal berikut untuk mengontrol nafsu makan Anda.
1. Berikan "rating" rasa lapar
Sebelum Anda mengunyah atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, berikan rating apa yang Anda rasakan dalam perut Anda dengan skala 1 hingga 5. Angka 1 untuk sangat lapar, dan 5 untuk rasa kenyang. Ketika rating Anda mencapai angka 4-5, berarti keinginan Anda bukan berasal dari fisik dan butuh makan sehingga Anda perlu menelisik lagi apa yang membuat Anda ingin makan. Alasan paling umum untuk makan ketika berada di rating 4-5 adalah karena bosan atau stres. Cara untuk mengatasinya antara lain dengan melakukan aktivitas yang tak berhubungan dengan kegiatan makan, misal bercengkerama dengan teman, berjalan-jalan, atau membaca.
2. Pikirkan apa yang Anda makan
Stimulus-stimulus luar sering kali mengganggu saat kita sedang makan. Gangguan-gangguan ini sering kali membuat kita makan tanpa berpikir berapa banyak yang sudah kita makan. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Brian Wansink, pengarang Mindless Eating, yang dilakukan di Laboratorium Cornell University Food and Brand menegaskan hal ini. Para peneliti meminta para subyek untuk mengonsumsi sup dari sebuah mangkuk yang sudah diberikan pipa pengisi di bagian bawahnya. Selama mereka makan, mangkuk terus-terusan diisi sup dari bawah tanpa sepengetahuan mereka. Hasilnya, mereka mampu mengonsumsi makanan 73 persen lebih banyak dari mereka yang makan dari mangkuk biasa. Artinya: makan dengan cukup butuh perhatian, perencanaan, dan kemampuan untuk menahan diri.
3. Waspada pencetus
Dalam buku terbarunya, The End of Overeating, mantan Kepala Food and Drug Administration (FDA), David Kessler, berteori bahwa kita makan saat tak lapar karena kombinasi dari lemak, gula, dan garam yang terdapat di camilan sulit untuk kita tolak. Semakin banyak bahan makanan ini kita makan, semakin banyak dopamin (neurotransmitter yang terasosiasi dengan kepuasan) yang diproduksi otak kita, makin banyak pula yang kita konsumsi. Seiring waktu, hanya dengan melihat atau mencium aroma makanan tertentu, hal itu sudah cukup membuat otak bagian kepuasan kita aktif.
Untuk itu, ia menyarankan untuk memilih kudapan yang tak melewati pengolahan, dan tidak banyak mengandung lemak, gula, dan garam. Rencanakan makanan dan kudapan jauh-jauh dari waktunya. Hindari situasi pencetus (jika rumah Anda melewati bakery, pilihlah rute yang lain), atau bayangkan makanan yang sebenarnya tak baik untuk Anda dengan gambar yang tak mengenakkan (misal, asosiasikan es krim dengan lemak setumpuk).
4. Makanan yang memiliki isi
Barbara Rolls, peneliti nutrisi, menemukan bahwa manusia tidak terlalu berpatokan pada jumlah kalori yang mereka asup untuk menandakan sudah kenyang. Sebaliknya, manusia lebih sering menandakan kekenyangan dengan melihat jumlah atau banyaknya makanan di hadapan mereka. Rolls memberikan rekomendasi untuk mengelabui tubuh Anda. Caranya dengan memilih makanan yang mengandung banyak air, seperti sayuran, buah-buahan, dan sup bening.
Protein dan serat juga bisa membantu seseorang mencapai rasa kenyang tanpa perlu makan berlebihan. Makanan seperti salmon, dada ayam, yogurt tanpa lemak, keju rendah lemak, sayuran, oatmeal, kacang polong, dan sup ayam-sayur bisa jadi pilihan.
Sumber : kompas.com
1. Berikan "rating" rasa lapar
Sebelum Anda mengunyah atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, berikan rating apa yang Anda rasakan dalam perut Anda dengan skala 1 hingga 5. Angka 1 untuk sangat lapar, dan 5 untuk rasa kenyang. Ketika rating Anda mencapai angka 4-5, berarti keinginan Anda bukan berasal dari fisik dan butuh makan sehingga Anda perlu menelisik lagi apa yang membuat Anda ingin makan. Alasan paling umum untuk makan ketika berada di rating 4-5 adalah karena bosan atau stres. Cara untuk mengatasinya antara lain dengan melakukan aktivitas yang tak berhubungan dengan kegiatan makan, misal bercengkerama dengan teman, berjalan-jalan, atau membaca.
2. Pikirkan apa yang Anda makan
Stimulus-stimulus luar sering kali mengganggu saat kita sedang makan. Gangguan-gangguan ini sering kali membuat kita makan tanpa berpikir berapa banyak yang sudah kita makan. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Brian Wansink, pengarang Mindless Eating, yang dilakukan di Laboratorium Cornell University Food and Brand menegaskan hal ini. Para peneliti meminta para subyek untuk mengonsumsi sup dari sebuah mangkuk yang sudah diberikan pipa pengisi di bagian bawahnya. Selama mereka makan, mangkuk terus-terusan diisi sup dari bawah tanpa sepengetahuan mereka. Hasilnya, mereka mampu mengonsumsi makanan 73 persen lebih banyak dari mereka yang makan dari mangkuk biasa. Artinya: makan dengan cukup butuh perhatian, perencanaan, dan kemampuan untuk menahan diri.
3. Waspada pencetus
Dalam buku terbarunya, The End of Overeating, mantan Kepala Food and Drug Administration (FDA), David Kessler, berteori bahwa kita makan saat tak lapar karena kombinasi dari lemak, gula, dan garam yang terdapat di camilan sulit untuk kita tolak. Semakin banyak bahan makanan ini kita makan, semakin banyak dopamin (neurotransmitter yang terasosiasi dengan kepuasan) yang diproduksi otak kita, makin banyak pula yang kita konsumsi. Seiring waktu, hanya dengan melihat atau mencium aroma makanan tertentu, hal itu sudah cukup membuat otak bagian kepuasan kita aktif.
Untuk itu, ia menyarankan untuk memilih kudapan yang tak melewati pengolahan, dan tidak banyak mengandung lemak, gula, dan garam. Rencanakan makanan dan kudapan jauh-jauh dari waktunya. Hindari situasi pencetus (jika rumah Anda melewati bakery, pilihlah rute yang lain), atau bayangkan makanan yang sebenarnya tak baik untuk Anda dengan gambar yang tak mengenakkan (misal, asosiasikan es krim dengan lemak setumpuk).
4. Makanan yang memiliki isi
Barbara Rolls, peneliti nutrisi, menemukan bahwa manusia tidak terlalu berpatokan pada jumlah kalori yang mereka asup untuk menandakan sudah kenyang. Sebaliknya, manusia lebih sering menandakan kekenyangan dengan melihat jumlah atau banyaknya makanan di hadapan mereka. Rolls memberikan rekomendasi untuk mengelabui tubuh Anda. Caranya dengan memilih makanan yang mengandung banyak air, seperti sayuran, buah-buahan, dan sup bening.
Protein dan serat juga bisa membantu seseorang mencapai rasa kenyang tanpa perlu makan berlebihan. Makanan seperti salmon, dada ayam, yogurt tanpa lemak, keju rendah lemak, sayuran, oatmeal, kacang polong, dan sup ayam-sayur bisa jadi pilihan.
Sumber : kompas.com
Langsing dalam Sekejap
Memakai pakaian yang tidak pas di tubuh, atau memiliki potongan yang
kurang rapi, seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Padahal, jika
Anda mengambil waktu untuk memperbaikinya, atau memilih yang dapat
menonjolkan bagian tubuh yang baik, membuat Anda merasa jauh lebih
percaya diri. Yang lebih penting diperhatikan saat memilih busana adalah
mencari paduan yang membuat Anda secara visual lebih seimbang.
Misalnya, jika pinggul terlihat lebih besar, pusatkan perhatian pada
tubuh bagian atas. Berikut adalah 5 cara mudah dan cepat untuk membuat
tubuh Anda lebih langsing dan seimbang.
1. Pelajari bentuk badan Anda
Sebelum mulai berdandan, pelajari dulu dimana beban tubuh Anda yang terberat. Gunakan hal ini untuk berpakaian sesuai warna dan ukuran yang pas. Jika Anda berat di bagian pinggul, dan ingin lebih menarik perhatian ke arah tubuh atas yang lebih ramping, kenakan bawahan lebih gelap dan atasan (termasuk aksesori) yang lebih cerah dan berwarna. Penataan ini akan memberi kesan torso dan pundak yang lebih kecil. Garis leher juga penting untuk dipertimbangkan ketika mengarahkan mata ke bagian atas. Coba kenakan atasan leher V, atau potongan persegi untuk menekankan bagian tengah atas yang lebih slim. Anda juga bisa menggunakan kemeja berkerah, keran ruffle yang menonjol, atasan dengan hiasan di bagian leher, dan motif yang meriah untuk mengalihkan perhatian dari pinggung yang lebar. Untuk wanita berdada besar atau memang bertubuh gemuk, balikkan kesan ini dengan mengenakan atasan berwarna solid dan pas di badan dengan bawahan bermotif print atau celana pipa lebar.
2. Manfaatkan kekuatan warna
Bermainlah dengan warna, seperti hitam, coklat tua, dan biru tua, karena warna-warna ini melangsingkan. Celana panjang hitam dengan model lurus, sweater abu-abu, atau denim dengan potongan pensil, dan atasan dari bahan katun atau jersey berwarna gelap, perlu Anda koleksi. Aksesori berupa kalung batu-batuan dengan warna yang ceria, atau scarf bermotif yang dililitkan di leher juga akan mengarahkan pandangan orang ke bagian tersebut. Aksesori ini akan lebih menonjol bila Anda mengenakan atasan berwarna gelap.
3. Kenakan aksesoriDengan memakai gelang dan bangle bertumpuk, atau memamerkan cocktail ring yang besar, Anda memberi aksen pada bagian tubuh Anda yang kecil. Menghiasi area yang ramping ini akan menciptakan efek langsing yang instan, dan aksesori yang meriah ini yang akan menarik mata orang lain. Anting chandelier yang dramatis juga akan membuat leher terlihat lebih jenjang dan membentuk wajah Anda, yang tentunya juga menjadi cara yang baik untuk mengalihkan perhatian orang dari bagian tubuh yang lebih besar. Belt dapat mengkonstruksi siluet yang lebih slim, karena ikat pinggang dapat menonjolkan bagian terkecil dari torso Anda. Belt juga dapat memberikan definisi pada pakaian pria yang longgar atau tak berbentuk, kardigan yang lebar dan panjang, juga gaun yang longgar dan melambai. Pendek kata banyak dari koleksi pakaian favorit Anda yang bisa diperbaiki atau dibentuk dengan belt yang dipasang secara strategis.
4. Rapikan ke penjahit Anda
Jika memang atasan atau bawahan Anda terlihat kurang pas, jangan ragu untuk memperbaikinya di tukang jahit. Misalnya, untuk bagian pinggul yang terlalu lebar sehingga terlihat "nguping", penjahit bisa membuang kelebihan di bagian samping tersebut. Seringkali semua pakaian itu hanya memerlukan perbaikan keliman, jahitan, atau tisikan, agar terlihat pas di tubuh Anda. Bahkan celana yang semula baggy pun bisa terlihat menonjolkan tubuh Anda dengan indah dan ramping jika pakaian tersebut memang dibuat sesuai bentuk tubuh Anda. Untuk blazer atau jaket, Anda juga bisa mencari yang model cropped atau yang pas di badan.
5. Sepatu juga penting
Percaya tidak, bahwa sepatu pun memiliki kemampuan untuk membuat Anda lebih langsing? Stiletto tinggi dan seksi akan membuat Anda langsing dengan cepat. Hindari sepatu jenis kitten heels (berhak runcing pendek), karena akan memperpendek keseluruhan penampilan Anda. Selain itu hindari juga ankle straps, yang akan memangkas kaki dan membuat kaki terlihat buntek. Jika Anda tidak bertubuh mungil atau dengan bentuk tubuh lurus seperti anak laki-laki, sebaiknya sepatu model Mary Jane juga dihindari (memberi efek yang sama dengan ankle straps). Boot yang rapi, ramping, dan berhak, juga selalu menjadi cara yang sempurna untuk melengkapi penampilan tak peduli bentuk tubuh Anda.
Sumber : kompas.com
1. Pelajari bentuk badan Anda
Sebelum mulai berdandan, pelajari dulu dimana beban tubuh Anda yang terberat. Gunakan hal ini untuk berpakaian sesuai warna dan ukuran yang pas. Jika Anda berat di bagian pinggul, dan ingin lebih menarik perhatian ke arah tubuh atas yang lebih ramping, kenakan bawahan lebih gelap dan atasan (termasuk aksesori) yang lebih cerah dan berwarna. Penataan ini akan memberi kesan torso dan pundak yang lebih kecil. Garis leher juga penting untuk dipertimbangkan ketika mengarahkan mata ke bagian atas. Coba kenakan atasan leher V, atau potongan persegi untuk menekankan bagian tengah atas yang lebih slim. Anda juga bisa menggunakan kemeja berkerah, keran ruffle yang menonjol, atasan dengan hiasan di bagian leher, dan motif yang meriah untuk mengalihkan perhatian dari pinggung yang lebar. Untuk wanita berdada besar atau memang bertubuh gemuk, balikkan kesan ini dengan mengenakan atasan berwarna solid dan pas di badan dengan bawahan bermotif print atau celana pipa lebar.
2. Manfaatkan kekuatan warna
Bermainlah dengan warna, seperti hitam, coklat tua, dan biru tua, karena warna-warna ini melangsingkan. Celana panjang hitam dengan model lurus, sweater abu-abu, atau denim dengan potongan pensil, dan atasan dari bahan katun atau jersey berwarna gelap, perlu Anda koleksi. Aksesori berupa kalung batu-batuan dengan warna yang ceria, atau scarf bermotif yang dililitkan di leher juga akan mengarahkan pandangan orang ke bagian tersebut. Aksesori ini akan lebih menonjol bila Anda mengenakan atasan berwarna gelap.
3. Kenakan aksesoriDengan memakai gelang dan bangle bertumpuk, atau memamerkan cocktail ring yang besar, Anda memberi aksen pada bagian tubuh Anda yang kecil. Menghiasi area yang ramping ini akan menciptakan efek langsing yang instan, dan aksesori yang meriah ini yang akan menarik mata orang lain. Anting chandelier yang dramatis juga akan membuat leher terlihat lebih jenjang dan membentuk wajah Anda, yang tentunya juga menjadi cara yang baik untuk mengalihkan perhatian orang dari bagian tubuh yang lebih besar. Belt dapat mengkonstruksi siluet yang lebih slim, karena ikat pinggang dapat menonjolkan bagian terkecil dari torso Anda. Belt juga dapat memberikan definisi pada pakaian pria yang longgar atau tak berbentuk, kardigan yang lebar dan panjang, juga gaun yang longgar dan melambai. Pendek kata banyak dari koleksi pakaian favorit Anda yang bisa diperbaiki atau dibentuk dengan belt yang dipasang secara strategis.
4. Rapikan ke penjahit Anda
Jika memang atasan atau bawahan Anda terlihat kurang pas, jangan ragu untuk memperbaikinya di tukang jahit. Misalnya, untuk bagian pinggul yang terlalu lebar sehingga terlihat "nguping", penjahit bisa membuang kelebihan di bagian samping tersebut. Seringkali semua pakaian itu hanya memerlukan perbaikan keliman, jahitan, atau tisikan, agar terlihat pas di tubuh Anda. Bahkan celana yang semula baggy pun bisa terlihat menonjolkan tubuh Anda dengan indah dan ramping jika pakaian tersebut memang dibuat sesuai bentuk tubuh Anda. Untuk blazer atau jaket, Anda juga bisa mencari yang model cropped atau yang pas di badan.
5. Sepatu juga penting
Percaya tidak, bahwa sepatu pun memiliki kemampuan untuk membuat Anda lebih langsing? Stiletto tinggi dan seksi akan membuat Anda langsing dengan cepat. Hindari sepatu jenis kitten heels (berhak runcing pendek), karena akan memperpendek keseluruhan penampilan Anda. Selain itu hindari juga ankle straps, yang akan memangkas kaki dan membuat kaki terlihat buntek. Jika Anda tidak bertubuh mungil atau dengan bentuk tubuh lurus seperti anak laki-laki, sebaiknya sepatu model Mary Jane juga dihindari (memberi efek yang sama dengan ankle straps). Boot yang rapi, ramping, dan berhak, juga selalu menjadi cara yang sempurna untuk melengkapi penampilan tak peduli bentuk tubuh Anda.
Sumber : kompas.com
Kasiat Minyak Jojoba
Minyak jojoba merupakan hasil ekstraksi dari sejenis semak belukar yang
biasa tumbuh di gurun pasir. Minyak jojoba mampu menyeimbangkan kadar
sebum di kulit wajah. Selain itu, minyak alami ini juga efektif
melembutkan, melembabkan, dan menghaluskan kulit. Jadi, kulit bisa
senantiasa lembab tanpa terasa berminyak.
Hasil penelitian Profesor Zille dari Port Elizabeth University menemukan, minyak jojoba juga efektif menghancurkan jamur dan bakteri penyebab jerawat pada kulit. Sebagai bahan aktif pelembab, ekstrak minyak jojoba memiliki kandungan yang setara dengan bahan sintetis lain, yang biasa terdapat dalam produk pelembab. Ditambah lagi, minyak jojoba dapat menggantikan penggunaan minyak mineral, trigliserida, dan lanolin.
Cara kerja minyak jojoba
Struktur dari minyak jojoba mirip dengan struktur lapisan lemak (lipid) yang diproduksi oleh kulit secara alami. Dalam aksinya melembutkan kulit, minyak jojoba akan membentuk lapisan sangat tipis pada lapisan epidermis.
Lapisan inilah yang akan mencegah berkurangnya kadar air pada lapisan epedermis akibat penguapan. Walhasil, kelembapan tetap terjaga. Selain itu, penelitian dari University of Michigan menyebutkan bahwa minyak jojoba dapat meresap baik ke dalam kulit. Bahkan, hingga ke pori-pori dan folikel rambut pada lapisan tanduk. Dengan begitu, kulit pun jadi lembut hingga ke dalam.
Sumber : kompas.com
Hasil penelitian Profesor Zille dari Port Elizabeth University menemukan, minyak jojoba juga efektif menghancurkan jamur dan bakteri penyebab jerawat pada kulit. Sebagai bahan aktif pelembab, ekstrak minyak jojoba memiliki kandungan yang setara dengan bahan sintetis lain, yang biasa terdapat dalam produk pelembab. Ditambah lagi, minyak jojoba dapat menggantikan penggunaan minyak mineral, trigliserida, dan lanolin.
Cara kerja minyak jojoba
Struktur dari minyak jojoba mirip dengan struktur lapisan lemak (lipid) yang diproduksi oleh kulit secara alami. Dalam aksinya melembutkan kulit, minyak jojoba akan membentuk lapisan sangat tipis pada lapisan epidermis.
Lapisan inilah yang akan mencegah berkurangnya kadar air pada lapisan epedermis akibat penguapan. Walhasil, kelembapan tetap terjaga. Selain itu, penelitian dari University of Michigan menyebutkan bahwa minyak jojoba dapat meresap baik ke dalam kulit. Bahkan, hingga ke pori-pori dan folikel rambut pada lapisan tanduk. Dengan begitu, kulit pun jadi lembut hingga ke dalam.
Sumber : kompas.com
Blackberry Ilegal
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau menegaskan dugaan
pemalsuan smartphone BlackBerry merupakan tindak kejahatan ekonomi
mengingat kehadirannya juga berpotensi menggoyahkan ekonomi bangsa.
Dan pihaknya pun hingga
kini masih akan terus dilakukan guna mengungkap secara tuntas kasus yang
telah dan berpotensi merugikan banyak pihak itu.
Sumber: http://skalanews.co.id/baca/news/2/6/112230/daerah/ylki--blackberry-ilegal-sebagai-kejahatan-ekonomi.html
"Pelaku
atas kejahatan ini, juga bisa dikenakan undang-undang tentang kejahatan
ekonomi dan perlindungan konsumen karena juga sangat merugikan
konsumen," kata Direktur YLKI Riau Sukardi Ali Zahar di Pekanbaru, Kamis
(17/5).
Sukardi menambahkan untuk mengarahkan
kasus tersebut ke pidana tindak kejahatan ekonomi tentunya petugas
kepolisian terlebih dahulu harus mengenakan pelakunya dengan
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Setelah
itu, jika terbukti saja berpotensi merugikan perekonomian daerah atau
negara, maka pelakunya harus dikenakan sanksi yang lebih berat, seperti
tertuang dalam UU tentang kejahatan ekonomi.
"Hal
ini, agar tidak ada pelaku-pelaku lainnya yang berbuat serupa. Bahkan
kalau dihitung-hitung, satu kasus saja sudah sangat besar kerugian yang
dialami konsumen ataupun negara," kata Sukardi menegaskan.
Untuk memastikan berapa nilai kerugian negara atas tindak kejahatan tersebut pihak kepolisian harus menelusurinya secara cermat.
"Jangan
asal-asal tebak, karena dipastikan kerugian negaranya sangat besar.
Saya dapat memastikannya. Atau jika perlu, dalam waktu dekat kami akan
melakukan riset untuk mengatuhi angka pasti tentang kerugian peredaran
handphone palsu dan ilegal itu," ujarnya
Sebelumnya,
jajaran Polresta Pekanbaru, Riau melakukan penggerebekan sebuah Ruko No
D8 di Komples Pertokoan Grand Elite Hotel, Jalan Riau Pekanbaru dan
menyita ribuan BlackBerry yang diduga palsu dan ilegal pada Rabu sore
(16/5) kemarin.
Dari penggerebekan tempat yang
didisain sebagai toko ikan hias itu, aparat pun telah menetapkan
pemilik toko, Aju (35) sebagai tersangka.
"Aju
yang juga pemilik dari industri perakitan ponsel BlackBerry palsu
tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama beberapa
jam," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta
Pekanbaru AKP Arief Fajar Satria di Pekanbaru
Arief
Fajar menjelaskan, sejauh ini pihaknya juga telah memeriksa lebih dari
lima orang saksi yang merupakan pekerja Aju dalam perakitan ponsel palsu
dan ilegal tersebut.
Sumber: http://skalanews.co.id/baca/news/2/6/112230/daerah/ylki--blackberry-ilegal-sebagai-kejahatan-ekonomi.html
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
ABSTRACT
A prolonged crisis and a lack of public confidence in banking institutions resulted in the collapse of banking institutions. This is the impact of economic crime in the banking sector conducted by the bank. The next impact is the emergence of a far greater casualties than ordinary crimes.
Victims of economic crime in banking melipiti saving customers money, the bank is concerned, the banks that lend both private and public, in the abstract sense include terminated employees (layoffs) because the bank's bankruptcy and economic systems become disrupted and damaged. Identifiers of the victims of crimes committed in the bank as an attempt to show that the scope of crime victims in the economic field is so large.
Keyword : Protection Law, Victims, Crime Economy, Banking
A. LATAR BELAKANG.
Mengakaji perlindungan korban, termasuk korban kejahatan dibidang ekonomi khususnya lagi di bidang perbankan, dasar filosofinya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea 4 : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejateran umum, ….”. Dengan adanya kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia ...” berarti negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia.
Menurut Mardjono Reksodiputro sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan demikian persepsi yang demikian berarti kejahatan mendahului hukum artinya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.( Mardjono Reksodiputro 1993 : 1-2).
Munculnya berbagai kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukan kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satunya kejahatan tersebut adalah Crime as businnes itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi negara dari pada kejahatan tradisional. Kongres PBB ke-6 tentang the Prevention of Crime and Treatment of offenders yang diselenggarankan di Caracas yang membahas crime and the abuse of power, offence and offenders beyond the reach of the law, lebih lanjut dikatakan konsep-konsep ini ia meliputi beberapa bidang yang kesemuanya terkait satu sama lain.
Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu dalam arti sempit dalam arti luas. Dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt.1955 (LN.No.27 Thun 1955) pengertian kejahatan ekonomi di samakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peratutan yang disebut dalam pasal 1 tersebut. Pada konteks ini, ada tiga katagori tindak pidana ekonomi sebagai berikut :
a) Jenis kejahatan pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
b) Jenis kedua, berhubungan dengan pasal 26, 32, dan 33 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
c) Jenis yang ketiga, yang memberikan kewenangan kepada legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi.
Diluar batasan tersebut perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Dalam arti luas kejahatan ekonomi diatur di dalam maupun dilaur Undang-undang No.7 Drt 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar perundang-undangan di bidang perekonomian dan keuangan merupakan kejahatan ekonomi.
Sehubungan dengan krisis yang berkepenjangan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa. Misalnya kasus Bank Summa, bank Century yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, dan rakyat secara keseluruhan karena selain modal dari bank tersebut juga mendapat pinjaman dari Bank Indonesia yang sesunggunya uang tersebut adalah uang rakyat.
Beradasarkan gambaran tersebut korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan melipiti nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman swasta maupun pemerintah, dalam arti abstrak meliputi karyawan yang diberhentikan (pemutusan hubungan kerja) karena bank bankrut serta sistem ekonomi menjadi terganggu dan rusak. Pengidentifikasi terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar. Untuk itu perlu perlu dikaji langka-langka atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaiaan dalam kesejateraan, termasuk, perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan demikian menurut J. E. Sahetapy. (J.E. Sahetapy 1992: 35 )
B. PERMASALAHAN
Bahwa ruang lingkungkup kejahatan ekonomi dalam arti luas sering dalam istilah asing disebut dengan “economic crime’, “creme as business”, “business creme”, “ abuses of ecomonic power”, atau “ economic abuses”. Laporan Kongres PBB ke-5 mengenai The Prevention of crime and the treatment of offenders terungkap bahwa crime as business merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan mereka mempunyai kedudukan yang terpandang dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arif 2009 : 4)
Jenis tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti sempit disebut tindak pidana ekonomi dan bersumber pada pasal 1 UU No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Tidana Ekonomi yang ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No 1 Tahun 1961 yang dapat terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu; (H.A.K. Moch. Anwar, 1990 : 8) Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Pasal 1 Sub 1e. Mencakup beberapa peraturan-peraturan undang-undangan (penyebutan secara limitatif ) yang mengatur beberapa sektor dibidang ekonomi, sebagai sumber hukum pidana ekonomi dan memuat ketentuan pidana. Tindak pidana dibidang ekonomi dalam arti luas terdiri atas:
a. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan- peraturan dibidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan peraturan yang tidak termuat di dalam UU No 7 Drt 1955.
b. Perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi dapat diberlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP.
Melihat kejahatan dibidang ekonomi khususnya terhadap kejahatan perbankan tentunya akan berdampak aspek negatif terhadap perekonomian masyarakat maupun negara. Dengan demikian permasalahan yang hendak diangkat dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah perlindungan korban kejahatan dibidang ekonomi khusus terhadap bidang perbankan jika ditinjau dari hukum positif?.
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korban
Yang dimaksud korban adalah meraka yang menderita baik jasmiah maupun rohania, sebagai dampak dari perbuatan orang lain demi pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Pengertian korban yang dirumuskan dalam Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power dalam tahun 1985 dalam Sidang Umum PBB telah mengadopsi apa yang disebut korban (viktim) adalah siapapun dia, baik secara pribadi maupun kelompok, yang menderita akibat perbuataan jahat baik secara fisik maupun mental, emosi, kerugian ekonomi, perbuatan yang semena-mena, atau dihalang-halangi untuk memperoleh haknya.( Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power 1985).
Masalah korban adalah masalah manusia maka sudah sewajarnya apabila kita berpegang pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan serta pengertian yang tepat mengenai manusia, dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapai manusia yang berperan dalam terjadinya suatu korban tindak pidana dan korban itu sendiri, serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing.
Tentu saja dengan melihat serta memahami pengertian serta penempatan posisi korban dengan semestinya maka, akan menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap korban oleh masyarakat, maupun alat-alat penegak hukum serta lembaga pengadilan secara kusus.
2. Pengaturan Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Ekonomi. Dalam Hukum Posetif.
Mengingat misi yang diemban oleh bank, yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka kejahatan di bidang perbankan yang mengandung delik korupsi seharusnya dapat di berlakukan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh memberi hadia atau janji kepada pegawai negeri, merupakan perbuatan yang tidak jarang terjadi di dunia perbankan, misalnya dalam hal pengajuan kridit. Ketentuan pidana terhadap delik tersebut di atur dalam pasal 13 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000. disamping itu menyalagunakan dana negara dan masyarakat deposan pada dasarnya sudah masuk dalam lingkungan tindak pidana korupsi.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, korporasi merupakan subjek hukum pada tataran penegakannya ternyata masih sulit diwujudkan. Sebagaimana yang sampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam praktek penerapan hukum pidana terhadap korporasi misalnya terhadap penyalagunaan BLBI sukar dibuktikan dan sulit pula dialihkan kepada direksi sebagai pemikul tanggungjawab. (Mardjono Reksodiputro 2001:Materi Ujian Proposal Program Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tanggal 23 Ferbuari)
Hal ini dapat diketahui didalam pasal 20 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 20 ini hanya mengatur tata cara penuntutan jika korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan untuk perlindungan terhadap korban akibat kejahatan korporasi sama sekali tidak diatur. Dalam ayat (7) hanya diatur tentang penambahan satu pertiga dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi. Hal ini juga dapat dijumpai dalam pasal 18 dan 20 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa pidana tambahan yang antara lain meliputi perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tak berwujud atau barang tak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Kesemuanya ini ditujuhkan kepada korban secara tidak langsung sedangkan perlindungan korban (actual viktim) akibat kejahatan korporasi masih belum diatur dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-undang perbankan dimana korporasi masih dianggap bukan sebagai subjek hukum pidana. Keadaan yang demikian sangat melemahkan perlindungan terhadap perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban melampaui batas enam puluh hari maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada pengadilan. Setelah pengadilan menerima laporan, maka pengadilan memerintahkan pelaku untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga puluh hari. Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap korban.
Menurut Barda Nawawi Arif perlindungan korban dalam hukum posetif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum posetif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto.
Selanjutnya menurut Beliau baik KUHP, UUTPE maupun KUHAP, seolah ada perlindungan secara langsung, tetapi apabila di telah lebih lanjut ternya adalah perlindungan korban secara tidak langsung. Hal dapat terlihat dalam pasal 14c KUHP:
“ Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”
Selanjutnya menurut beliau ganti kerugian tersebut jarang diterapkan karena mengandung beberapa kelemahan diantaranya syarat khusus tentang ganti rugi tersebut hanya berlaku fakultatif dan tidak bersifat imperatif. Demikian juga dengan Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 (UUTPE). Kendati ketentuan pasal 8 sub (d) memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk perbaikan akibat-akibat yang kesemuanya atas biaya terpidana. Jelas terlihat bahwa ketentuan ini berorintasi pada korban. Akan tetapi bila kita menyimak isi dari ketentuan pasal 6 ayat (3) UUTPE, disamping terpidana dijatuhi pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan atau tata tertib, maka ini pun menurut Barda Nawawi Arif, tetap bersifat fakultatif meskipun diakuinya sebagai lebih baik dari pada ketentuan pasal 14c KUHP. Alasannya tindakan tata tertib tersebut dapat dijatuhkan secara bersama-sama dengan pidana pokok.
Selanjutnya di dalam KUHAP (undang-undang No. 8 Tahun 1981 LN. No. 76 tanggal 13 Desember 1981) BAB XIII tentang Pengabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian padal (98-101) pasal 98 KUHAP menentukan: jika dalam suatu perkara pidana ada orang yang dirugikan maka hakim atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana itu. Namun, syarat permintaan untuk menuntut ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir.
Bila kita merujuk pada ketentuan KUHAP maka pembentuk Undang-undang selain memperhatikan hak-hak tersangka, dan terdakwa juga memperhatikan hak-hak korban. Akan tetapi hak-hak korban yang diatur dalam BAB XIII itu sifatnya bukan merupakan sesuatu yang seharusnya dihakiki oleh korban, melainkan masih bergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat di tunjukan dalam ketentuan pasal 99 ayat (3) KUHAP; putusan ganti kerugian itu dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apa bila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi hak untuk memperoleh ganti kerugian itu masih tergantung keputusan pidananya.
Uraian tersebut menunjukan bahwa hukum posetif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Disaat ini dan kedepannya bahwa korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan kita. Terlebih lagi menghadapi era globalisasi di berbagai bidang dimana pelaku kejahatan tidak lagi di dominasi oleh golongan kelas bawah tetapi juga dari golangan kelas atas (white coller crime) termasuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. ( Arif Amrullah, 2007 : 109) Apabila memperhatikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen, perhatian perlindungan terhadap korban telah terimplementtasi ke dalam undang-undang tersebut. Tetapi korban yang dilindungi sifatnya sektoral yaitu baru sebatas pada perlindungan konsumen agar tidak menjadi korban atas suatu produk barang dan jasa dari perbuuatan curang yang dilakukan oleh korporasi.
Perlindungan itu seharusnya tidak hanya sebatas korban seperti yang telah diatur dalam produk-produk hukum tersebut tetapi juga perlindungan terhadap korban pada umumnya, termasuk korban kejahatan ekonomi dibidang perbankkan karena akibat yang di timbulkan oleh kejahatan ekonomi telah merusak perekonomian nasional kita yaitu dengan korban yang jauh lebih luas dari pada kejahatan biasa (konvensional). Oleh sebab iti perlindungan terhadap korban semakin mendesak untuk dirumuskan dalam perundang-undangan nasional secara terpadu sebab hal itu menyangkut hak-hak korban.
D. P E N U T U P
1. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukan jelas terlihat adanya hubungan yang tidak dapat di pisahkan antara tindak pidana ekonomi dan kejahatan dibidang perbankan khusus terhadap perlindungan korban akibat kejahatan tersebut.
1. Pada kenyataannya kejahatan ekonomi dapat dibagai dua yaitu dalam artti luas dan dalam arti sempit, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 UUTPE pengertian kejahatan ekonomi disamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 1 tersebut.
2. Bahwa kejahatan ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat sekali hubungannya dengan sistim atau struktur sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia internasional. Masih terlihat aturan-aturan yang bersifat kaku dalam perlindungan korban kejahatan akibat kejahatan ekonomi.
3. Hukum posetif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Pada hal dalam era ini dan kedepannya korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan. Perlindungan itu seharusnya tidak hanya sebatas korban seperti yang telah diatur dalam produk-produk hukum tersebut tetapi juga perlindungan terhadap korban pada umumnya, termasuk korban kejahatan ekonomi dibidang perbankkan karena akibat yang di timbulkan oleh kejahatan ekonomi telah merusak
perekonomian nasional kita yaitu dengan korban yang jauh lebih luas dari pada kejahatan biasa (konvensional).
2. Saran
Dari hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Kejahatan bisnis bagi para pelakunya sering dinyatakan tindakan Illegal But Not Crimenal polanya terselubung dan dapat dikatakan non konvensional yang cenderung melahirkan berbagai jenis kejahatan lainnya. Oleh karena itu tindakan penanggulangan kejahatan bisnis memerlukan kebijakan strategis dalam pengamanan pembangunan nasional.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, baik yang berorintasi pada perlindungan terhadap korban in abstracto maupun korban in abstaracto hukum pidana yang akan datang seharusnya memodifikasi konsep dalam memenuhi kepentingan yang berkembang dalam masyarakat yaitu disamping memformulaikan ancaman pidana tinggi yang tercermin dalam pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana berupa tindakan tata tertib atau sanksi administratif yang merupakan implementasi dari asas kemasyarakatan atau asas perlindungan masyarakat, juga memformulasikan ancaman pidana yang berorintasi kepada perlindungan korban aktual.
Oleh : J. Hattu
paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=91
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arif Amrullah, 2007, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bayumedia, Malang,
Barda Nawawi Arif, Makalah, Fungsionalisasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi
.................., 1998, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/Nomor I
H.A.K. Moch. Anwar, 1990, Hukum Pidana di bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
J.E. Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Sebuah Pengantar, Bandung, Citra Aditnya Bakti,
Mardjono Reksodiputro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas-batas toleransi) disampaikan dalam Pidato Pengukungan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmum Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
........................, Materi ujuan Proposal Program Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tanggal 23 Ferbuari 2001
Perundang-undangan
Undang-undang No 7 Drt 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Tidana Ekonomi
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Instrumen Internasional
Uneted Nations, Economic and Sosial Concil, Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevvention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels, Word Ministeriak Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 1994, Dokumen E/CONF.88/5,
Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power “1985
A prolonged crisis and a lack of public confidence in banking institutions resulted in the collapse of banking institutions. This is the impact of economic crime in the banking sector conducted by the bank. The next impact is the emergence of a far greater casualties than ordinary crimes.
Victims of economic crime in banking melipiti saving customers money, the bank is concerned, the banks that lend both private and public, in the abstract sense include terminated employees (layoffs) because the bank's bankruptcy and economic systems become disrupted and damaged. Identifiers of the victims of crimes committed in the bank as an attempt to show that the scope of crime victims in the economic field is so large.
Keyword : Protection Law, Victims, Crime Economy, Banking
A. LATAR BELAKANG.
Mengakaji perlindungan korban, termasuk korban kejahatan dibidang ekonomi khususnya lagi di bidang perbankan, dasar filosofinya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea 4 : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejateran umum, ….”. Dengan adanya kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia ...” berarti negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia.
Menurut Mardjono Reksodiputro sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan demikian persepsi yang demikian berarti kejahatan mendahului hukum artinya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.( Mardjono Reksodiputro 1993 : 1-2).
Munculnya berbagai kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukan kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satunya kejahatan tersebut adalah Crime as businnes itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi negara dari pada kejahatan tradisional. Kongres PBB ke-6 tentang the Prevention of Crime and Treatment of offenders yang diselenggarankan di Caracas yang membahas crime and the abuse of power, offence and offenders beyond the reach of the law, lebih lanjut dikatakan konsep-konsep ini ia meliputi beberapa bidang yang kesemuanya terkait satu sama lain.
Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu dalam arti sempit dalam arti luas. Dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt.1955 (LN.No.27 Thun 1955) pengertian kejahatan ekonomi di samakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peratutan yang disebut dalam pasal 1 tersebut. Pada konteks ini, ada tiga katagori tindak pidana ekonomi sebagai berikut :
a) Jenis kejahatan pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
b) Jenis kedua, berhubungan dengan pasal 26, 32, dan 33 Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955.
c) Jenis yang ketiga, yang memberikan kewenangan kepada legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi.
Diluar batasan tersebut perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Dalam arti luas kejahatan ekonomi diatur di dalam maupun dilaur Undang-undang No.7 Drt 1955. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar perundang-undangan di bidang perekonomian dan keuangan merupakan kejahatan ekonomi.
Sehubungan dengan krisis yang berkepenjangan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa. Misalnya kasus Bank Summa, bank Century yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, dan rakyat secara keseluruhan karena selain modal dari bank tersebut juga mendapat pinjaman dari Bank Indonesia yang sesunggunya uang tersebut adalah uang rakyat.
Beradasarkan gambaran tersebut korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan melipiti nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman swasta maupun pemerintah, dalam arti abstrak meliputi karyawan yang diberhentikan (pemutusan hubungan kerja) karena bank bankrut serta sistem ekonomi menjadi terganggu dan rusak. Pengidentifikasi terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar. Untuk itu perlu perlu dikaji langka-langka atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaiaan dalam kesejateraan, termasuk, perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan demikian menurut J. E. Sahetapy. (J.E. Sahetapy 1992: 35 )
B. PERMASALAHAN
Bahwa ruang lingkungkup kejahatan ekonomi dalam arti luas sering dalam istilah asing disebut dengan “economic crime’, “creme as business”, “business creme”, “ abuses of ecomonic power”, atau “ economic abuses”. Laporan Kongres PBB ke-5 mengenai The Prevention of crime and the treatment of offenders terungkap bahwa crime as business merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan mereka mempunyai kedudukan yang terpandang dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arif 2009 : 4)
Jenis tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti sempit disebut tindak pidana ekonomi dan bersumber pada pasal 1 UU No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Tidana Ekonomi yang ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No 1 Tahun 1961 yang dapat terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu; (H.A.K. Moch. Anwar, 1990 : 8) Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Pasal 1 Sub 1e. Mencakup beberapa peraturan-peraturan undang-undangan (penyebutan secara limitatif ) yang mengatur beberapa sektor dibidang ekonomi, sebagai sumber hukum pidana ekonomi dan memuat ketentuan pidana. Tindak pidana dibidang ekonomi dalam arti luas terdiri atas:
a. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan- peraturan dibidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan peraturan yang tidak termuat di dalam UU No 7 Drt 1955.
b. Perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi dapat diberlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP.
Melihat kejahatan dibidang ekonomi khususnya terhadap kejahatan perbankan tentunya akan berdampak aspek negatif terhadap perekonomian masyarakat maupun negara. Dengan demikian permasalahan yang hendak diangkat dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah perlindungan korban kejahatan dibidang ekonomi khusus terhadap bidang perbankan jika ditinjau dari hukum positif?.
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Korban
Yang dimaksud korban adalah meraka yang menderita baik jasmiah maupun rohania, sebagai dampak dari perbuatan orang lain demi pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Pengertian korban yang dirumuskan dalam Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power dalam tahun 1985 dalam Sidang Umum PBB telah mengadopsi apa yang disebut korban (viktim) adalah siapapun dia, baik secara pribadi maupun kelompok, yang menderita akibat perbuataan jahat baik secara fisik maupun mental, emosi, kerugian ekonomi, perbuatan yang semena-mena, atau dihalang-halangi untuk memperoleh haknya.( Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power 1985).
Masalah korban adalah masalah manusia maka sudah sewajarnya apabila kita berpegang pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan serta pengertian yang tepat mengenai manusia, dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapai manusia yang berperan dalam terjadinya suatu korban tindak pidana dan korban itu sendiri, serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing.
Tentu saja dengan melihat serta memahami pengertian serta penempatan posisi korban dengan semestinya maka, akan menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap korban oleh masyarakat, maupun alat-alat penegak hukum serta lembaga pengadilan secara kusus.
2. Pengaturan Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Ekonomi. Dalam Hukum Posetif.
Mengingat misi yang diemban oleh bank, yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka kejahatan di bidang perbankan yang mengandung delik korupsi seharusnya dapat di berlakukan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh memberi hadia atau janji kepada pegawai negeri, merupakan perbuatan yang tidak jarang terjadi di dunia perbankan, misalnya dalam hal pengajuan kridit. Ketentuan pidana terhadap delik tersebut di atur dalam pasal 13 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000. disamping itu menyalagunakan dana negara dan masyarakat deposan pada dasarnya sudah masuk dalam lingkungan tindak pidana korupsi.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, korporasi merupakan subjek hukum pada tataran penegakannya ternyata masih sulit diwujudkan. Sebagaimana yang sampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam praktek penerapan hukum pidana terhadap korporasi misalnya terhadap penyalagunaan BLBI sukar dibuktikan dan sulit pula dialihkan kepada direksi sebagai pemikul tanggungjawab. (Mardjono Reksodiputro 2001:Materi Ujian Proposal Program Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tanggal 23 Ferbuari)
Hal ini dapat diketahui didalam pasal 20 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 20 ini hanya mengatur tata cara penuntutan jika korporasi melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan untuk perlindungan terhadap korban akibat kejahatan korporasi sama sekali tidak diatur. Dalam ayat (7) hanya diatur tentang penambahan satu pertiga dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi. Hal ini juga dapat dijumpai dalam pasal 18 dan 20 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa pidana tambahan yang antara lain meliputi perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tak berwujud atau barang tak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Kesemuanya ini ditujuhkan kepada korban secara tidak langsung sedangkan perlindungan korban (actual viktim) akibat kejahatan korporasi masih belum diatur dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-undang perbankan dimana korporasi masih dianggap bukan sebagai subjek hukum pidana. Keadaan yang demikian sangat melemahkan perlindungan terhadap perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.
Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban melampaui batas enam puluh hari maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada pengadilan. Setelah pengadilan menerima laporan, maka pengadilan memerintahkan pelaku untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga puluh hari. Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap korban.
Menurut Barda Nawawi Arif perlindungan korban dalam hukum posetif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum posetif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto.
Selanjutnya menurut Beliau baik KUHP, UUTPE maupun KUHAP, seolah ada perlindungan secara langsung, tetapi apabila di telah lebih lanjut ternya adalah perlindungan korban secara tidak langsung. Hal dapat terlihat dalam pasal 14c KUHP:
“ Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”
Selanjutnya menurut beliau ganti kerugian tersebut jarang diterapkan karena mengandung beberapa kelemahan diantaranya syarat khusus tentang ganti rugi tersebut hanya berlaku fakultatif dan tidak bersifat imperatif. Demikian juga dengan Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 (UUTPE). Kendati ketentuan pasal 8 sub (d) memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk perbaikan akibat-akibat yang kesemuanya atas biaya terpidana. Jelas terlihat bahwa ketentuan ini berorintasi pada korban. Akan tetapi bila kita menyimak isi dari ketentuan pasal 6 ayat (3) UUTPE, disamping terpidana dijatuhi pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan atau tata tertib, maka ini pun menurut Barda Nawawi Arif, tetap bersifat fakultatif meskipun diakuinya sebagai lebih baik dari pada ketentuan pasal 14c KUHP. Alasannya tindakan tata tertib tersebut dapat dijatuhkan secara bersama-sama dengan pidana pokok.
Selanjutnya di dalam KUHAP (undang-undang No. 8 Tahun 1981 LN. No. 76 tanggal 13 Desember 1981) BAB XIII tentang Pengabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian padal (98-101) pasal 98 KUHAP menentukan: jika dalam suatu perkara pidana ada orang yang dirugikan maka hakim atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana itu. Namun, syarat permintaan untuk menuntut ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir.
Bila kita merujuk pada ketentuan KUHAP maka pembentuk Undang-undang selain memperhatikan hak-hak tersangka, dan terdakwa juga memperhatikan hak-hak korban. Akan tetapi hak-hak korban yang diatur dalam BAB XIII itu sifatnya bukan merupakan sesuatu yang seharusnya dihakiki oleh korban, melainkan masih bergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat di tunjukan dalam ketentuan pasal 99 ayat (3) KUHAP; putusan ganti kerugian itu dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apa bila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi hak untuk memperoleh ganti kerugian itu masih tergantung keputusan pidananya.
Uraian tersebut menunjukan bahwa hukum posetif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Disaat ini dan kedepannya bahwa korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan kita. Terlebih lagi menghadapi era globalisasi di berbagai bidang dimana pelaku kejahatan tidak lagi di dominasi oleh golongan kelas bawah tetapi juga dari golangan kelas atas (white coller crime) termasuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. ( Arif Amrullah, 2007 : 109) Apabila memperhatikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen, perhatian perlindungan terhadap korban telah terimplementtasi ke dalam undang-undang tersebut. Tetapi korban yang dilindungi sifatnya sektoral yaitu baru sebatas pada perlindungan konsumen agar tidak menjadi korban atas suatu produk barang dan jasa dari perbuuatan curang yang dilakukan oleh korporasi.
Perlindungan itu seharusnya tidak hanya sebatas korban seperti yang telah diatur dalam produk-produk hukum tersebut tetapi juga perlindungan terhadap korban pada umumnya, termasuk korban kejahatan ekonomi dibidang perbankkan karena akibat yang di timbulkan oleh kejahatan ekonomi telah merusak perekonomian nasional kita yaitu dengan korban yang jauh lebih luas dari pada kejahatan biasa (konvensional). Oleh sebab iti perlindungan terhadap korban semakin mendesak untuk dirumuskan dalam perundang-undangan nasional secara terpadu sebab hal itu menyangkut hak-hak korban.
D. P E N U T U P
1. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukan jelas terlihat adanya hubungan yang tidak dapat di pisahkan antara tindak pidana ekonomi dan kejahatan dibidang perbankan khusus terhadap perlindungan korban akibat kejahatan tersebut.
1. Pada kenyataannya kejahatan ekonomi dapat dibagai dua yaitu dalam artti luas dan dalam arti sempit, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 UUTPE pengertian kejahatan ekonomi disamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 1 tersebut.
2. Bahwa kejahatan ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat sekali hubungannya dengan sistim atau struktur sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia internasional. Masih terlihat aturan-aturan yang bersifat kaku dalam perlindungan korban kejahatan akibat kejahatan ekonomi.
3. Hukum posetif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Pada hal dalam era ini dan kedepannya korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan. Perlindungan itu seharusnya tidak hanya sebatas korban seperti yang telah diatur dalam produk-produk hukum tersebut tetapi juga perlindungan terhadap korban pada umumnya, termasuk korban kejahatan ekonomi dibidang perbankkan karena akibat yang di timbulkan oleh kejahatan ekonomi telah merusak
perekonomian nasional kita yaitu dengan korban yang jauh lebih luas dari pada kejahatan biasa (konvensional).
2. Saran
Dari hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Kejahatan bisnis bagi para pelakunya sering dinyatakan tindakan Illegal But Not Crimenal polanya terselubung dan dapat dikatakan non konvensional yang cenderung melahirkan berbagai jenis kejahatan lainnya. Oleh karena itu tindakan penanggulangan kejahatan bisnis memerlukan kebijakan strategis dalam pengamanan pembangunan nasional.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, baik yang berorintasi pada perlindungan terhadap korban in abstracto maupun korban in abstaracto hukum pidana yang akan datang seharusnya memodifikasi konsep dalam memenuhi kepentingan yang berkembang dalam masyarakat yaitu disamping memformulaikan ancaman pidana tinggi yang tercermin dalam pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana berupa tindakan tata tertib atau sanksi administratif yang merupakan implementasi dari asas kemasyarakatan atau asas perlindungan masyarakat, juga memformulasikan ancaman pidana yang berorintasi kepada perlindungan korban aktual.
Oleh : J. Hattu
paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=91
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arif Amrullah, 2007, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bayumedia, Malang,
Barda Nawawi Arif, Makalah, Fungsionalisasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi
.................., 1998, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/Nomor I
H.A.K. Moch. Anwar, 1990, Hukum Pidana di bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
J.E. Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Sebuah Pengantar, Bandung, Citra Aditnya Bakti,
Mardjono Reksodiputro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas-batas toleransi) disampaikan dalam Pidato Pengukungan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmum Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
........................, Materi ujuan Proposal Program Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tanggal 23 Ferbuari 2001
Perundang-undangan
Undang-undang No 7 Drt 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Tidana Ekonomi
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Instrumen Internasional
Uneted Nations, Economic and Sosial Concil, Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevvention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels, Word Ministeriak Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 1994, Dokumen E/CONF.88/5,
Declaration On Bacis Principles Of Jastise For Viktim Of Crime And Abuse Of Power “1985
Langganan:
Postingan (Atom)
